PEKANBARU - Aksi unjuk rasa sekelompok masyarakat di depan Kantor Kajati Riau baru-baru ini, dinilai banyak pihak sudah keterlaluan, dan tidak patut terjadi di negeri Melayu Lancang Kuning yang sangat menghormati adat istiadat.

Hal inilah disampaikan Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Chaidir. “Akhir-akhir ini saya banyak membaca berita dan menonton video aksi unjuk rasa yang disiarkan berbagai media. Menurut saya, ada dua hal yang menjadi sudut pandangnya,” ucap Chaidir.

Pertama, adanya teriakan “tangkap Gubernur Riau Syamsuar.” Ini merupakan tindakan yang tidak patut. Keterlaluan dan sudah kebablasan.

Di Negeri Melayu Riau ini, kata Chaidir, gubernur itu seorang pemimpin yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting.

“Teriakan tangkap Syamsuar tidaklah patut. Di Riau negeri Melayu ini, gubernur itu seorang pemimpin, orang yang dituakan, didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Tak patut diperlakukan seperti itu,” ungkapnya, Kamis (2/6/22).

Oleh karena itu, menurut mantan Ketua DPRD Riau dua periode itu, kalaupun ada kasus hukum yang sedang berjalan atau dituduhkan ke Gubri Syamsuar, biarkanlah berproses dan serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang bekerja untuk memeriksa dan memutuskan hukumnya seperti apa.

“Persoalan dugaan korupsi serahkan saja ke aparat penegak hukum. Kita junjung tinggi supremasi hukum,” tegasnya seraya menyebutkan tidak perlu ada tekanan dari masyarakat.

Tokoh masyarakat Riau ini melanjutkan, persoalan kedua dalam unjuk rasa yang beredar sekarang dalam sudut pandangnya adalah teriakan supaya Kepala Kejaksaan Tinggi Riau diganti, itu merupakan sebuah bentuk intervensi.

“Teriakan supaya Kepala Kejaksaan Tinggi Riau diganti, ini baru namanya intervensi kepada aparat penegak hukum,” tegas Chaidir.

Sekali lagi, tidaklah patut aksi unjuk rasa dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Seolah kesantunan sudah tidak ada di Negeri Lancang Kuning ini. (**)