PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan ada beberapa permasalahan di Kota Pekanbaru. Hal itu disampaikannya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau tahun 2023 di Balai Serindit, Jumat (20/5/2022).

"Ini saya buka saja di sini, Kota Pekanbaru defisit anggaran Rp200 miliar," kata dia.

Selain adanya laporan defisit tersebut, Gubri Syamsuar juga mengaku mendapat banyak laporan dari masyarakat yang mengeluh terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

"Saya dapat banyak laporan dari masyarakat, banyak insentif yang belum dibayar (oleh Pemko Pekanbaru). Bahkan insentif tenaga medis tahun lalu itu dibayar baru sampai bulan Juni," ujarnya.

Gubri mengaku bahwa sudah menanyakan hal tersebut kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru. "Saya sudah tanya Dinas Kesehatannya. Betul, yang dicek Dinkes baru setengah tahun dibayar, artinya sudah ada hutang lagi yang ditinggalkan Walikotanya. Belum lagi hutang dengan PLN, listrik," tegasnya.

"Artinya mohon prioritaskan dulu yang hutang-hutang ini. Belum lagi honor RT, honor RW tak dibayar, LPM tak dibayar, tunjangan TPP tak dibayar juga. Allahu 'alam bishawab," ujar Gubri.

Gubri menyatakan beban kerja Pemko Pekanbaru memang besar. Oleh karena itu, Gubri berharap Pemko Pekanbaru harus sudah menata prioritas.

"Saya sudah minta kepastian kapan insentif ini bisa dibayar, belum ada jaminan. Jadi nampaknya saya sampaikan ini tolonglah diprioritaskan yang memang prioritas. Walau kita belum bisa dapat proyek-proyek banyak, tapi yang prioritas ini dulu. Karena ini kan menyangkut orang banyak, apalagi honor RT RW ini," pintanya.

Gubri juga mengungkapkan soal banjir yang terus-terusan melanda Kota Pekanbaru. "Sama halnya dengan banjir. Pekanbaru ini tak akan mungkin selesai-selesai karena, Maaf, Walikotanya bilang ini kewenangannya provinsi, tapi dokumennya mana? Dokumen ini kan bukan provinsi yang menyiapkan. Makanya ini kan wilayah kota, tentunya kota yang membuat masterplan-nya. Dari masterplan itulah nanti mana yang bisa dibantu Pemprov, mana yang bisa dibantu Kementerian PU," jelasnya.

Gubri mengatakan bahwa sebagai ibukota Provinsi, permasalahan di Kota Pekanbaru selain bisa dirasakan langsung oleh Pemprov, masyarakat juga lebih mudah mengadu pada Gubernur yang kantornya juga terletak di Pekanbaru.

"Orang Dumai kalau mengadu soal walikotanya, jauh dari saya. Tapi kalau di Pekanbaru karena dekat, langsung sampai ke saya. Jadi tolong itu jadi perhatian apalagi ini masa transisi, Pak Walikota Firdaus sudah habis masa jabatannya, terutama untuk Pak Sekdako yang hadir saat ini, untuk tahun 2023 mohon betul-betul yang jadi prioritas diutamakan," tutup Gubri.