SELATPANJANG - Terkait dengan pemberitaan yang beredar tentang "Honorer Siluman" yang di terbitkan oleh media Hallo Riau.com, dikabupten kepulauan Meranti,

Ketua Dema STAI Nurul Hidayah Selatpanjang Muhd Ilham angkat bicara terkait dengan adanya Honorer siluman tersebut,

"Saya rasa pemerintah daerah sudah tidak tertib lagi, jauh dari kata profesiolitas dalam bekerja. Ada perekrutan secara diam diam tenaga honorer ini sangat melukai hati rekan rekan honorer lain yang mengikuti proses demi proses untuk bekerja kembali. Namun dengan aturan aturan yang di buat oleh pemerintah daerah akhirnya peluang itu terpatahkan begitu saja,"jelas Ilham  Kamis (19/05/22)

Dilanjutkan dia lagi,"Pemerintah daerah harusnya selain tertib administrasi juga tertib dalam melakukan rekrutmen, tujuan awal dari pengurangan tenaga honorer itu apa ? Apakah karena beban anggaran daerah atau sengaja ingin melakukan nepotisme ?, Berapa lama waktu waktu proses rekrutmen ulang di lakukan,"ungkapnya.

Tidak hanya itu, menurutnya. kemudian di tambah lagi waktunya, belum juge memberikan hasil kelulusan sampai akhirnya di keluarkan juga. Setelah di keluarkan masih saja ada kerja kerja yang belum selesai, pergeseran posisi lah dan lain sebagainya. Saya kecewa dengan kerja tim evaluasi terlihat seperti ada syarat kepentingan penguluran waktu.

"Dan sampai waktu di tetapkan tidak juga selesai pekerjaannya dan malah melakukan penambahan tenaga honorer secara diam diam yang mereka bukan dari tenaga honorer yang pernah bekerja, Malah di luar itu. Ini kan sangat menyayat hati kawan kawan honorer yang telah lama bekerja, seharusnya ketika ada pergeseran posisi dan lain sebagainya, harusnya OPD memanggil kembali tenaga honorer yang tereliminasi tersebut, bukan malah menambah tenaga honorer baru yang tidak pernah bekerja sebagai tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah,"imbuhnya.

Sementara itu, Ilham sangat berharap kepada lembaga legislatif daerah dalam hal ini DPRD juga bersikap tegas dan mengevaluasi kerja tim evaluasi.

"DPRD harusnya tunjuk taring sebagai garda terdepan rakyat. DPRD hari ini seperti lupa jati diri setelah duduk di kursi empuk dengan gaji puluhan juta tersebut. Lupa diri dari mana ia berasal, kalau tidak ada coblosan dari paku di kertas oleh masyarakat waktu pemilihan suara itu tidak usah lah berbicara besar.
Ayo.. DPRD jangan seperti singa kekenyangan, hal ini kan masalah periuk Nasi rakyat, periuk Nasi Masyarakat kabupaten kepulauan Meranti yang hari ini kehilangan pekerjaan nya, masa ketika masyarakat seperti di tipu oleh pemimpin, wakil rakyat diam saja di singgasana, kan lucu,"pungkasnya. (Ijl)