Negara di Rampok Ratusan Milyar
PT RAPP dan PT Arara Abadi Rugikan Negara Ratusan Milyar
Kamis 30 April 2015, 04:54 WIB
Eskavator yang Berada di Lokasi Perambahan Hutan di Pelalawan
PEKANBARU. Riaumadani. com - Negara mengalami kerugian hingga ratusan milyar rupiah oleh perusahaan HTI dan perkebunan selama lima tahun belakangan akibat lemahnya pengawasan ekspolitasi hasil hutan di Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau ini.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan DPRD Riau Suhardiman Amby. Dimana ia menyatakan bahwa pengawasan pihak terkait terhadap bahan baku perusahaan kehutanan di daerah tersebut dinilai lemah, sehingga patut diduga ada kerugian negara hingga ratusan miliar Rupiah dalam lima tahun terakhir saja.
"Kita sudah melakukan tinjauan lapangan, sumber bahan baku atau kayu mereka [perusahaan] kita anggap bermasalah. Waktu kita ke sana petugas pemerintah ternyata tidak ada di lapangan dan bahan baku langsung dibawa ke dalam pabrik tanpa ada pemeriksaan. Kita tidak tahu bahan yang masuk itu illegal atau tidak," kata Ketua Pansus, Suhardiman Amby dihubungi dari Pekanbaru, Rabu [29/4/2015].
Diceritakannya, saat itu seharusnya ada petugas syahbandar, bea cukai, dan kehutanan mengawasai lalu lintas kayu di Sungai Siak menuju pabrik dua perusahaan kehutanan Indah Kiat Pulp and Paper [IKPP] dan Riau Andalan Pulp and Paper [RAPP. Hal ini menandakan adanya "Loss Control" dari pemerintah sehingga tidak diketahui kayu yang masuk itu ilegal atau tidak.
Tugas tersebut, lanjut dia, harusnya 24 jam karena harus diketahui pabrik mendapatkan kayu dari mana dan berapa jumlahnya. Hal terpenting, kata dia, harus diketahui dan diperiksa berapa yang sudah dibayarkan pabrik terhadap bahan baku tersebut.
Dia menjelaskan bahwa sebaiknya mekanisme tersebut setelah disahkan Rencana Kerja Tahunan dan kayu telah tumbang harus dihitung jumlah potensi yang harus dibayarkan ke negara. Ini disebut dengan Provisi Sumber Daya Hutan [PSDH].
"Yang melakukan ini adalah Petugas Pejabat Laporan Hasil Produksi [P2LHP] dari Kementrian Kehutanan. P2LHP harus memeriksa dan menghitungnya dulu dan setelah itu barulah bisa masuk kapal," ungkap Politisi Hanura ini.
Kemudian setelah masuk kapal tentu harus ada juga pengawasan dari Bea Cukai. Tapi, kata dia, pada saat meninjau beberapa waktu lalu tidak ada petugas di kantor, kosong semua.
Selanjutnya setelah kayu tiba di pabrik, harus diperiksa oleh Pejabat Pembuat Pengesah Kayu Bulat [P3KB] dengan berkoordinasi dengan P2LHP. Sebelum disahkan, harus diperiksa dulu berapa yang diambil dan berapa yang sudah dibayarkan apakah itu kayu alam atau pun hutan tanaman [akasia].
"Di lapangan tidak ada kontrol seperti itu. Maka kami menduga ada potensi kerugian negara ratusan miliar dalam waktu lima tahun saja dari sektor PSDH. Kalau perusahaan perlu 12 juta ton per tahun, jadi kerugian kita setengah dari bahan baku [kayu] yang masuk," sebutnya.**
Hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan DPRD Riau Suhardiman Amby. Dimana ia menyatakan bahwa pengawasan pihak terkait terhadap bahan baku perusahaan kehutanan di daerah tersebut dinilai lemah, sehingga patut diduga ada kerugian negara hingga ratusan miliar Rupiah dalam lima tahun terakhir saja.
"Kita sudah melakukan tinjauan lapangan, sumber bahan baku atau kayu mereka [perusahaan] kita anggap bermasalah. Waktu kita ke sana petugas pemerintah ternyata tidak ada di lapangan dan bahan baku langsung dibawa ke dalam pabrik tanpa ada pemeriksaan. Kita tidak tahu bahan yang masuk itu illegal atau tidak," kata Ketua Pansus, Suhardiman Amby dihubungi dari Pekanbaru, Rabu [29/4/2015].
Diceritakannya, saat itu seharusnya ada petugas syahbandar, bea cukai, dan kehutanan mengawasai lalu lintas kayu di Sungai Siak menuju pabrik dua perusahaan kehutanan Indah Kiat Pulp and Paper [IKPP] dan Riau Andalan Pulp and Paper [RAPP. Hal ini menandakan adanya "Loss Control" dari pemerintah sehingga tidak diketahui kayu yang masuk itu ilegal atau tidak.
Tugas tersebut, lanjut dia, harusnya 24 jam karena harus diketahui pabrik mendapatkan kayu dari mana dan berapa jumlahnya. Hal terpenting, kata dia, harus diketahui dan diperiksa berapa yang sudah dibayarkan pabrik terhadap bahan baku tersebut.
Dia menjelaskan bahwa sebaiknya mekanisme tersebut setelah disahkan Rencana Kerja Tahunan dan kayu telah tumbang harus dihitung jumlah potensi yang harus dibayarkan ke negara. Ini disebut dengan Provisi Sumber Daya Hutan [PSDH].
"Yang melakukan ini adalah Petugas Pejabat Laporan Hasil Produksi [P2LHP] dari Kementrian Kehutanan. P2LHP harus memeriksa dan menghitungnya dulu dan setelah itu barulah bisa masuk kapal," ungkap Politisi Hanura ini.
Kemudian setelah masuk kapal tentu harus ada juga pengawasan dari Bea Cukai. Tapi, kata dia, pada saat meninjau beberapa waktu lalu tidak ada petugas di kantor, kosong semua.
Selanjutnya setelah kayu tiba di pabrik, harus diperiksa oleh Pejabat Pembuat Pengesah Kayu Bulat [P3KB] dengan berkoordinasi dengan P2LHP. Sebelum disahkan, harus diperiksa dulu berapa yang diambil dan berapa yang sudah dibayarkan apakah itu kayu alam atau pun hutan tanaman [akasia].
"Di lapangan tidak ada kontrol seperti itu. Maka kami menduga ada potensi kerugian negara ratusan miliar dalam waktu lima tahun saja dari sektor PSDH. Kalau perusahaan perlu 12 juta ton per tahun, jadi kerugian kita setengah dari bahan baku [kayu] yang masuk," sebutnya.**
Editor | : | Tim-antara |
Kategori | : | Hukum |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Selasa 07 Mei 2024, 06:14 WIB
Abdul Wahid Serahkan formulir pendaftaran calon Gubernur Riau 2024 ke PDIP
Rabu 17 April 2024
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Sabtu 18 Mei 2024, 08:45 WIB
*TERKAIT KONFLIK LAHAN PT. RPI Vs WARGA, FORKOPIMCAM KELAYANG RDP, DETEKSI DINI*
Sabtu 18 Mei 2024
*TERKAIT KONFLIK LAHAN PT. RPI Vs WARGA, FORKOPIMCAM KELAYANG RDP, DETEKSI DINI*
Kamis 16 Mei 2024
Keindahan Kiswah Ka'bah di Jakarta dari Perspektif Arsitek dan Ulama
Kamis 16 Mei 2024
RUDI WALKER PURBA BERHARAP PENYELESAIAN KONFLIK PT. RPI DENGAN WARGA KEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL*
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Rabu 15 Mei 2024, 06:11 WIB
Pj Gubri SF Hariyanto Lepas JCH Riau, Ini Pesan untuk Jemaah
Rabu 15 Mei 2024
Pj Gubri SF Hariyanto Lepas JCH Riau, Ini Pesan untuk Jemaah
Rabu 08 Mei 2024
H.Endang Sukarelawan dan Lahmuddin Rambe Kembalikan Berkas Pendaftaran ke Partai PKB
Rabu 08 Mei 2024
Rahmansyah Kembalikan Formulir Pendaftaran Bacalon Walikota Pekanbaru ke PKB dan Nasdem