Pemindahan Pusat Pemko Pekanbaru Harus Ada Izin Gubri

Pemindahan Kantor Wako Pekanbaru

Selasa 21 April 2015, 02:29 WIB

Kantor Walikota Pekanbaru Jln Sudirman

PEKANBARU. Riaumadani. com - Keinginan Pemko Pekanbaru memindahkan pusat pemerintahan dari Jalan Jenderal Sudirman ke wilayah Tenayan Raya harus mendapatkan izin Gubernur Riau [Gubri] untuk penetapan lokasinya. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 2/2012 dan Peraturan Pemerintah [PP] 76/2012.

Aturan tersebut tentang pedoman pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luas areal di atas lima hektare. Maka ditetapkan melalui penetapan lokasi. Pemko sendiri telah membebaskan lahan seluas 112 hekatre di Tenayan Raya untuk kompleks perkantoran Pemko Pekanbaru.

"Kalau itu namanya penetapan lokasi, tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum di atas lima hektare sesuai UU dan PP," kata Pelaksana Tugas [Plt] Asisten I Setdaprov Riau H Kasiaruddin kepada wartawan, Senin [20/4/2015].

Terkait pedoman tersebut, lanjutnya, memang harus meminta persetujuan gubernur mengenai kewenangan dalam menetapkan lokasi. Namun demikian dalam perjalanannya ada proses yang harus dilaksanakan.

"Seperti tata ruangan RPJMD, sosial budaya dan kajian lingkungan serta perkiraan biaya juga menjadi pertimbangan," tambahnya.

Disinggung apakah sudah pernah masuk usulan atau permohonan izin dari Pemko Pekanbaru terkait pemindahan kawasan gedung perkantoran tersebut, Kasiaruddin menyebut sepengetahuannya baru informasi informal saja.

Tetapi apabila empat aspek seperti dikatakannya sudah terpenuhi, maka Gubernur juga dapat melimpahkan kewenangan kepada bupati/walikota dalam menetapkan lokasi.

"Pelimpahan bisa dilakukan, kalau melihat aspek percepatan pembangunan," sebutnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT menyebutkan, untuk tahap pertama, dari 300 hektare yang ditergetkan, pemko bisa membebaskan lahan seluas 112 hektare yang dibeli dari PT Budi Tani. Sementara sisanya terganjal aturan yang memberi syarat harus ada izin gubernur untuk pembebasan lahan di atas 5 hektare.

"Tahap pertama kita baru dapat 112 hektare. Ada kendala dengan aturan yang baru, karena lahan di atas 5 hektare itu mendapat persetujuan dari gubernur. Sehingga sisanya untuk tahap kedua pembebasan lahan tidak bisa kami lakukan. Kami harap 2015 ini, gubernur bisa memberikan rekomendasi pengadaan lahan lanjutan," ujar Wako.**