Pemindahan Kantor Wako Pekanbaru
Pemindahan Pusat Pemko Pekanbaru Harus Ada Izin Gubri
Selasa 21 April 2015, 02:29 WIB
Kantor Walikota Pekanbaru Jln Sudirman
PEKANBARU. Riaumadani. com - Keinginan Pemko Pekanbaru memindahkan pusat pemerintahan dari Jalan Jenderal Sudirman ke wilayah Tenayan Raya harus mendapatkan izin Gubernur Riau [Gubri] untuk penetapan lokasinya. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 2/2012 dan Peraturan Pemerintah [PP] 76/2012.
Aturan tersebut tentang pedoman pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luas areal di atas lima hektare. Maka ditetapkan melalui penetapan lokasi. Pemko sendiri telah membebaskan lahan seluas 112 hekatre di Tenayan Raya untuk kompleks perkantoran Pemko Pekanbaru.
"Kalau itu namanya penetapan lokasi, tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum di atas lima hektare sesuai UU dan PP," kata Pelaksana Tugas [Plt] Asisten I Setdaprov Riau H Kasiaruddin kepada wartawan, Senin [20/4/2015].
Terkait pedoman tersebut, lanjutnya, memang harus meminta persetujuan gubernur mengenai kewenangan dalam menetapkan lokasi. Namun demikian dalam perjalanannya ada proses yang harus dilaksanakan.
"Seperti tata ruangan RPJMD, sosial budaya dan kajian lingkungan serta perkiraan biaya juga menjadi pertimbangan," tambahnya.
Disinggung apakah sudah pernah masuk usulan atau permohonan izin dari Pemko Pekanbaru terkait pemindahan kawasan gedung perkantoran tersebut, Kasiaruddin menyebut sepengetahuannya baru informasi informal saja.
Tetapi apabila empat aspek seperti dikatakannya sudah terpenuhi, maka Gubernur juga dapat melimpahkan kewenangan kepada bupati/walikota dalam menetapkan lokasi.
"Pelimpahan bisa dilakukan, kalau melihat aspek percepatan pembangunan," sebutnya.
Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT menyebutkan, untuk tahap pertama, dari 300 hektare yang ditergetkan, pemko bisa membebaskan lahan seluas 112 hektare yang dibeli dari PT Budi Tani. Sementara sisanya terganjal aturan yang memberi syarat harus ada izin gubernur untuk pembebasan lahan di atas 5 hektare.
"Tahap pertama kita baru dapat 112 hektare. Ada kendala dengan aturan yang baru, karena lahan di atas 5 hektare itu mendapat persetujuan dari gubernur. Sehingga sisanya untuk tahap kedua pembebasan lahan tidak bisa kami lakukan. Kami harap 2015 ini, gubernur bisa memberikan rekomendasi pengadaan lahan lanjutan," ujar Wako.**
Aturan tersebut tentang pedoman pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luas areal di atas lima hektare. Maka ditetapkan melalui penetapan lokasi. Pemko sendiri telah membebaskan lahan seluas 112 hekatre di Tenayan Raya untuk kompleks perkantoran Pemko Pekanbaru.
"Kalau itu namanya penetapan lokasi, tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum di atas lima hektare sesuai UU dan PP," kata Pelaksana Tugas [Plt] Asisten I Setdaprov Riau H Kasiaruddin kepada wartawan, Senin [20/4/2015].
Terkait pedoman tersebut, lanjutnya, memang harus meminta persetujuan gubernur mengenai kewenangan dalam menetapkan lokasi. Namun demikian dalam perjalanannya ada proses yang harus dilaksanakan.
"Seperti tata ruangan RPJMD, sosial budaya dan kajian lingkungan serta perkiraan biaya juga menjadi pertimbangan," tambahnya.
Disinggung apakah sudah pernah masuk usulan atau permohonan izin dari Pemko Pekanbaru terkait pemindahan kawasan gedung perkantoran tersebut, Kasiaruddin menyebut sepengetahuannya baru informasi informal saja.
Tetapi apabila empat aspek seperti dikatakannya sudah terpenuhi, maka Gubernur juga dapat melimpahkan kewenangan kepada bupati/walikota dalam menetapkan lokasi.
"Pelimpahan bisa dilakukan, kalau melihat aspek percepatan pembangunan," sebutnya.
Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru H Firdaus ST MT menyebutkan, untuk tahap pertama, dari 300 hektare yang ditergetkan, pemko bisa membebaskan lahan seluas 112 hektare yang dibeli dari PT Budi Tani. Sementara sisanya terganjal aturan yang memberi syarat harus ada izin gubernur untuk pembebasan lahan di atas 5 hektare.
"Tahap pertama kita baru dapat 112 hektare. Ada kendala dengan aturan yang baru, karena lahan di atas 5 hektare itu mendapat persetujuan dari gubernur. Sehingga sisanya untuk tahap kedua pembebasan lahan tidak bisa kami lakukan. Kami harap 2015 ini, gubernur bisa memberikan rekomendasi pengadaan lahan lanjutan," ujar Wako.**
Editor | : | TIS_RP |
Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Selasa 07 Mei 2024, 06:14 WIB
Abdul Wahid Serahkan formulir pendaftaran calon Gubernur Riau 2024 ke PDIP
Rabu 17 April 2024
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Sabtu 18 Mei 2024, 08:45 WIB
*TERKAIT KONFLIK LAHAN PT. RPI Vs WARGA, FORKOPIMCAM KELAYANG RDP, DETEKSI DINI*
Sabtu 18 Mei 2024
*TERKAIT KONFLIK LAHAN PT. RPI Vs WARGA, FORKOPIMCAM KELAYANG RDP, DETEKSI DINI*
Kamis 16 Mei 2024
Keindahan Kiswah Ka'bah di Jakarta dari Perspektif Arsitek dan Ulama
Kamis 16 Mei 2024
RUDI WALKER PURBA BERHARAP PENYELESAIAN KONFLIK PT. RPI DENGAN WARGA KEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL*
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Rabu 15 Mei 2024, 06:11 WIB
Pj Gubri SF Hariyanto Lepas JCH Riau, Ini Pesan untuk Jemaah
Rabu 15 Mei 2024
Pj Gubri SF Hariyanto Lepas JCH Riau, Ini Pesan untuk Jemaah
Rabu 08 Mei 2024
H.Endang Sukarelawan dan Lahmuddin Rambe Kembalikan Berkas Pendaftaran ke Partai PKB
Rabu 08 Mei 2024
Rahmansyah Kembalikan Formulir Pendaftaran Bacalon Walikota Pekanbaru ke PKB dan Nasdem