Kamis, 29 Januari 2026

Breaking News

  • Resmikan Kampung Nelayan, Wabup Bagus Berharap Nelayan Tangkap Peluang Jadi Pelaku Ekspo   ●   
  • Pemkab Bengkalis Dorong Kolaborasi Pemerintah, Baznas dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Zakat   ●   
  • Kabupaten Rokan Hulu Raih Penghargaan UHC 2026 Kategori Madya, Bupati Anton: "Ini Investasi Keselamatan Rakyat"   ●   
  • Wabup Syamsurizal Tegaskan, Pejabat Siak Kerja Harus Maksimal dan Kejar PAD demi Kesejahteraan Rakya   ●   
  • LAMR Kecamatan Sungai Apit, Lakukan Seminar Prosesi Adat Tepuk Tepung Tawar Pengantin. .2026    ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Nasional
HASIL SURVEI POLTRACKING
Tingkat Kepuasan pada Jokowi di Bawah 50 Persen
Senin 20 April 2015, 01:03 WIB
Kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK.
JAKARTA. Riaumadani. com - Enam bulan sudah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan, namun Kabinet Kerja yang diusungnya pun dinilai masih belum memuaskan. Hal tersebut tertuang didalam survei yang dilakukan lembaga Poltracking yang diumumkan Ahad [19/4/2015]. 
  
"Berdasarkan survei yang kami lakukan, sebanyak 48,5 persen responden tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK, 44 persen responden menyatakan puas, dan 7,5 persen lainnya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ahad [19/4/2015].
 
Menurutnya, tingginya ketidakpuasan publik itu masuk akal mengingat janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawacita belum maksimal.
  
Hanta mengatakan, kinerja yang paling dianggap tidak memuaskan oleh publik adalah di bidang ekonomi dan hukum. Di bidang ekonomi, kata Hanta, tingkat ketidakpuasan publik mencapai 66 persen. "Harga sembako naik, harga BBM juga sempat naik, tapi daya beli masyarakat tidak naik," ujar Hanta.
  
Sedangkan, di bidang hukum, tingkat ketidakpuasan publik mencapai 55 persen. "Kisruh KPK-Polri terjadi secara berkepanjangan dan membuat tingkat kepuasan publik menurun drastis," ucap Hanta.
  
Meski di enam bulan awal masih rendah, namun, kata Hanta hal tersebut bukan berarti menandakan kinerja pemerintahan belum maksimal. "Bisa jadi kinerja pemerintahan sebenarnya sudah baik. Namun, tidak ada komunikasi yang baik disampaikan ke publik, sehingga masyarakat masih merasa tidak puas. Untuk itu, diperlukan strategi komunikasi publik Jokowi sejauh ini memang belum masif," katanya.
  
Hanta membandingkan kinerja awal pemerintahan Jokowi-JK dengan awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 lalu. Menurut dia, meskipun kinerja pemerintahan SBY saat itu tidak begitu baik, tetapi opini publik tidak terlalu berkembang secara negatif.**


Editor : TIS-RP
Kategori : Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top