Sabtu, 25 Juni 2022

Breaking News

  • Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-238 Tahun, Pj Wako: Pekanbaru Siap Jadi Kota Metropolitan   ●   
  • Pesta Mandat Hiasi Konferensi PWI Riau 2022, Ratusan Peserta Tolak Lanjutkan Sidang Pleno   ●   
  • Ratusan Anggota PWI Riau Tolak Ikuti Prosesi Komperprov PWI Riau   ●   
  • *HARGA TBS ANJLOK, SETDA INHU UNDANG PETANI DAN APKASINDO*   ●   
  • Ketua LAK Yusri Apresiasi Program Restorative Justice yang Dilaksanakan Kejaksaan   ●   
IBADAH UMROH
Pemerintah Indonesia Hentikan Sementara Pemberangkatan Jamaah Umrah
Minggu 16 Januari 2022, 23:21 WIB
Kaabah di Tanah Suci Mekkah

JAKARTA - Mulai 15 Januari, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menghentikan sementara penerbangan jamaah umrah Indonesia.  Langkah Kemenag tersebut sebagai upaya mengevaluasi skema One Gate Policy (OGP) termasuk memantau perkembangan varian Omicron di Indonesia dan Arab Saudi.

"Kami akan mengkaji konsep OGP secara menyeluruh dengan melihat perkembangan yang terjadi, di saat virus Omicron makin berkembang di beberapa negara termasuk Indonesia dan Arab Saudi," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman dikutip dari Antara, Minggu (16/1/2022).

Pemberangkatan jamaah umrah masa pandemi ini sudah berjalan delapan hari sejak penerbangan perdana pada 8 Januari 2022.

Sekitar 1.731 jamaah telah berangkat melalui Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede Jakarta.

Skema OGP mewajibkan seluruh jamaah umrah yang tiba di Asrama Haji Pondok Gede langsung melakukan penapisan (screening) kesehatan dan kelengkapan dokumen.

Ia menjelaskan jamaah umrah yang berangkat 8 Januari akan kembali ke Indonesia tanggal 17 Januari 2022. Sekembalinya jamaah ke Indonesia, Kemenag akan mengevaluasi serta melihat ada atau tidaknya jamaah yang terdeteksi Omicron.

"Jamaah umrah akan diberangkatkan sampai tanggal 15 Januari 2022 dan kita coba hentikan sementara dalam rangka evaluasi," terang Hilman.

Dia menyebut bahwa penyelenggaraan umrah hampir sama seperti perjalanan ke luar negeri. Kemenag hanya berperan memfasilitasi persiapan pemberangkatan, sementara yang berperan lebih banyak adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Jadi di sini yang berperan swasta dan ini menjadi B to B (Bisnis to Bisnis). Ditjen PHU tidak bisa ikut mengatur lebih, artinya visa diajukan ke Arab Saudi melalui vendor dan jika memenuhi syarat maka bisa berangkat dan sangat jauh berbeda dengan penyelenggaraan haji, Kemenag berperan ikut mengendalikan dari seluruh prosedur atau proses yang dilakukan jamaah haji," kata dia.

Usai menggelar evaluasi dengan kementerian terkait, Kemenag akan memutuskan apakah akan kembali memberangkatkan atau menghentikan sementara perjalanan umrah.

"Kami hanya mendorong PPIU untuk lebih perlahan mengirim jamaah, jangan terlalu banyak, jangan dilakukan secara dadakan dan kami akan segera mengumumkan hasil evaluasi. Sekali lagi bahwa mekanisme buka tutup ini dilakukan seiring perkembangan Omicron di Indonesia dan Arab Saudi," tegas Hilman. (**)




Editor : TIS
Kategori : Internasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top