Wawako Ayat Hadiri Rakornas Data Kemiskinan 2015

Rakornas Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan

Rabu 15 April 2015, 06:17 WIB

RAKORNAS Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tahun 2015 yang ditaja oleh kementerian Sosial RI di redtop hotel, selasa [14/04/2015].

JAKARTA. Riaumadan. com - Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi,S.Si menghadiri acara RAKORNAS Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tahun 2015 yang ditaja oleh kementerian Sosial RI di redtop hotel, selasa [14/04/2015].

Rakornas juga dihadiri oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi Marwan Jafar, serta peserta RAKORNAS 1.700 yang terdiri dari Kadinsos Provinsi, Kepala BAPPEDA Provinsi, Kepala BK3S Provinsi, Kadinsos Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah [TKPKD] Kabupaten/Kota, Perwakilan dari Kementerian dan lembaga terkait serta unit teknis terkait di lingkungan kementerian sosial RI.

Menko pembangunan manusia dan kebudayaan Puan Maharani membuka secara resmi RAKORNAS Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tahun 2015 yang di taja oleh kementerian sosial RI dan ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional oleh menko PMK RI, Menteri sosial RI dan Menteri PDTT RI. ‎

Program perlindungan sosial [KPS] membutuhkan pasokan data akurat, sebab sepanjang periode 2011-2015 terjadi kasus ketidaktepatan data yang menjadi temuan, baik exclussion error maupun inclusion error. " Atas pertimbangan itulah perlu verifikasi dan validasi data pemegang KPS agar data kemiskinan akurat yang melibatkan peran aktif pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota serta peran aktif masyarakat, " tegas menteri sosial RI Khofifah Indar Parawansa dalam Rakornas Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Tahun 2015 di Jakarta. ‎

Rakornas diharapkan sebagai langkah awal menyatukan pemahaman terkait verifikasi dan validasi data KPS dan membangun komitmen bersama antara kementerian sosial [kemensos] dan dinas sosial provinsi, dinas sosial kabupaten/kota serta bappeda kabupaten/kota. **