Giat dihadiri oleh, sbb :

1. Sekda Kab. Inhu Ir. Hendrizal, M.Si 

2. Kabag Ops Polres Inhu Kompol Suratman 

3. Dan Unit Intel Kodim 0302 Inhu Letda Inf. Diwar Asman 

4. Perwakilan Kajari Inhu 

5. Perwakilan BPN Kab. Inhu 

6. Kabag Tapem Pemda Kab. Inhu R. Fachrurrazi, M.Si 

7. Perwakilan Kesbangpol M. Amin 

8. Ka UPT KPH Sorek Fachruddin, SH

9. Ketua LAMR Kab. Inhu Marwan MR 

10. Camat Lubuk Batu Jaya Triyatno, ST 

11. Kapolsek Lubuk Batu Jaya Iptu Gunawan Saragih, SH 

12. KBO Sat Intelkam Polres Inhu Ipda Baharuddin DM, S.Sos 

13. Danposramil Kec. Lubuk Batu Jaya Peltu Hayusri 

14. Manajemen PT. RPI Akhyar 

15. Ketua LAMR Kec. Lubuk Batu Jaya Zulkifli 

16. Kades Lubuk Batu Tinggal Suherdi.

Adapun penyampaian dalam rapat, sbb :

Camat Lubuk Batu Jaya, sbb : 

1. Bahwa pihak Camat, Polsek dan Koramil telah melakukan upaya dalam menahan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan - tindakan anarkis kepada perusahaan. 

2. Bahwa selama ini masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal yang melakukan penggarapan pada lahan yang ada di HPHTI PT. RPI dianggap sebagai perambah.

3. Bahwa PT. RPI tidak pernah bekerja sesuai izin HTI karena sejak awal pada saat Desa Lubuk Batu Tinggal masuk Kec. Pasir Penyu, hingga menjadi Kec. Lubuk Batu Jaya. 

Sekda Kab. Inhu, sbb : 

1. Bahwa pada saat pemberian izin Kementrian Kehutanan hanya disebutkan Kec. Kelayang dan tidak ada termasuk wilayah Kec. Lubuk Batu Jaya. 

2. Pemerintah Kab. Indragiri Hulu hanya memfasilitasi dalam hal permasalahan konflik perusahaan dengan masyarakat, sedangkan keputusan hanya ada di pemerintah Provinsi Riau.

3. Bahwa permasalahn ini akan diserahkan pihak Pemerintah Kab. Inhu kepada pihak Pemerintah Provinsi Riau, apabila tidak menemui titik terang permasalahan. 

Kabag Tapem Pemda Kab. Inhu, sbb : 

1. Permasalahan PT. RPI dengan masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal sudah sangat lama dan berlarut - larut dan belum ada penyelesaian. 

2. Wewenang penyelesaian permasalahan PT. RPI dan masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal ada di Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kab. Inhu tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan hanya sebagai fasilitator. 

3. Dulunya sudaha ada inventarisasi terkait inclube lahan PT. RPI oleh kelompok M. Isa dkk dan sudah ada keputusan dari Pengadilan.

4. Sudah ada beberapa KUD yang melakukan pola kerjasama dengan PT. RPI pada saat dilakukan Inclube, diantaranya KUD Tani Bahagia, KUD Mekar Abadi 1 dan KUD Mekar Abadi 2. 

Ketua LAM Kec. Lubuk Batu Jaya, sbb :

1. Bahwa selama ini izin yang dimiliki oleh pihak PT. RPI berada di Kec. Kelayang bukan di Kec. Lubuk Batu Jaya, namun selama ini PT. RPI bekerja di areal Kec. Lubuk Batu Jaya. 

2. Terkait tapal batas yang ada selama ini Desa Lubuk Batu Tinggal bukan berada ataupun pecahan dari Kec. Kelayang, tetapi merupakan pecahan Kec. Pasir Penyu.

3. Selama ini pihak masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal telah menahan diri dengan tidak melakukan anarkis.

4. Masyarakat hanya menginginkan pihak perusahaan harus bekerja sesuai prosedur dimana izin wilayah terdapat di Kec. Kelayang, maka perusahaan harus bekerja di Kec. Kelayang bukan di Kec. Lubuk Batu Jaya. 

5. Bahwa selama ini pihak PT. RPI tidak pernah membuatkan Pola Transmigrasi sesuai dengan Keputusan Perizinan dari Kementrian Kehutanan. 6. Lahan yang diklaim masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal Kec. Lubuk Batu Jaya sekarang dari pihak Perusahaan PT. RPI adalah seluas 800 Ha. 

Kuasa Hukum Masyarkat Desa Lubuk Batu Tinggal, sbb : 1. Terkait 3 Tuntutan yang sebelumnya pernah dilakukan terhadap pihak perusahaan PT. RPI adapun keputusannya tidak diterima yang berarti bukan memperkuat status perizinan PT. RPI dikarenakan yang ditolak adalah person bukan objek dan masih bisa dilakukan penuntutan. 

2. Adapun keputusan Menteri Kehutanan tahun 1996 yang memberikan izin kepada PT. RPI dan telah menimbulkan gejolak, namun pada tahun 1997 adanya Surat Kanwil Kehutanan Provinsi Riau yang mempertegas bahwa izin hanya di Kec. Kelayang, Kec. Peranap dan Kec. Pangkalan Kuras. 

3. Adanya pengajuan penambahan luas areal dari 11.620 Ha menjadi 14.346 Ha namun pengajuan tersebut bermasalah dikarenakan Ka UPT KPH Sorek,  sbb :