Ada 4 PR Kasus Korupsi Besar di Kejati Riau, Aspidsus: Semoga Publik Bersabar

Kamis 04 November 2021, 09:58 WIB

RIAUMADANI. COM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mempunyai empat kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani saat ini. Kasus itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Kejati Riau untuk segera dituntaskan.

"Kita masih punya PR. Empat kasus masih dalam (proses) penyidikan," ujar Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Tri Joko, saat media gathering di aula Gedung Satya Adhi Wicaksana, Kejati Riau, Rabu (3/11/2021).

Tri Koko menjelaskan empat kasus korupsi itu adalah dugaan korupsi dana bantuan sosial di Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak TA 2014-2019, dugaan korupsi di RSUD Bangkinang.

Kemudian, dugaan korupsi dana cash bon di Setdakab Indragiri Hulu tahun 2005-2009 senilai Rp114 miliar, dan kasus kredit fiktif Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Pembantu (Capem) Dalu-dalu, Kabupaten Rokan Hulu, senilai Rp 43 miliar.

Tri Joko menyebut, pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus tersebut secepatnya. Ia meminta masyarakat bersabar karena penanganan perkara korupsi tidaklah mudah.

"Semoga masyarakat tetap bersabar, saya punya niat suci, tidak akan bermain-main dalam perkara korupsi, sebagaimana arahan dan instruksi pimpinan dan atasan," ujar Tri Joko didampingi Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto, dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), Dzakiyul Fikri, Kepala Seksi Penyidikan Pidsus Rizki dan Kasipenkum Marvelous.

Tri Joko menyatakan, penanganan kasus korupsi diperlukan kehati-hatian. Setiap laporan dugaan korupsi yang masuk ke kejaksaan akan ditindaklanjuti sepanjang disertai dengan bukti-bukti.

Diketahui, dugaan korupsi Bansos di Siak sudah ditangani Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau, sejak pertengahan tahun 2020 lalu. Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan, termasuk tiga orang dekat Gubenur Riau, Syamsuar yakni Indra Gunawan, Ikhsan dan Ulil Amri.

Indra merupakan Ketua DPD Golkar Siak yang saat ini juga menjabat legislator di Negeri Istana. Ia sudah beberapa kali diperiksa baik dalam kapasitas Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Siak maupun Ketua Karang Taruna Siak.

Ikhsan juga lebih satu kali diperiksa, dalam kapasitas sebagai Sekretaris Karang Taruna dan Ketua Karang Taruna Kabupaten Siak tahun 2016-2021 sedangkan Ulil Amri, diperiksa dalam kapasitas sebagai Sekretaris KNPI Kabupaten Siak tahun 2014 dan Bendahara Karang Taruna tahun 2011.

Jaksa penyidik juga sudah meminta keterangan dari penerima bansos. Ada ribuan penerima bansos yang harus diminta keterangannya. Bahkan tim jaksa langsung turun ke Siak untuk meminta ketegangan saksi.

Untuk kasus dugaan korupsi di RSUD Bangkinang terkait pembangunan ruang rawat inap tahap III. Tim penyidik saat ini menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau.

Di kasus ini, jaksa penyidik sudah memeriksa Direktur RSUD Bangkinang periode 2017-2019, Andri Justian, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kampar, Musdar dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kampar, Surya Darmawan.

Selain itu, proses yang sama juga dilakukan terhadap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kampar, Edward, dan seorang anggota Pokja, Dicky Rahmadi.

Di kasus korupsi dana cash bon dilakukan Kejati Riau atas pengembangan tersangka Thamsir Rachman. Saat ini, mantan Bupati Indragiri Hulu itu sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan hukumannya sudah punya kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Dalam proses penyidikan, jaksa penyidik sudah memeriksa Mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Indragiri Hulu, Raja Marwan Ibrahim, dan pejabat Pemkab Inhu lainnya.

Sementara di kasus dugaan korupsi kredit fiktif Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Pembantu (Capem) Dalu-dalu, jaksa penyidik menetapkan lima tersangka, yakni Ardinol Amir selaku mantan Kepala BRK Capem Dalu-dalu serta empat analis kredit, Zaiful Yusri, Syafrizal, Heri, dan M Dhuha.

Empat tersangka sudah diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negari Pekanbaru. Tinggal tersangka M Dhuha yang belum diadili karena mengalami gangguan jiwa, tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka.

M Dhuha dinyatakan mengalami gangguan jiwa berdasarkan pemeriksaan dr Maisarah SpKj di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan.

"Tersangka Dhuha mengalami alami gangguan jiwa. Kesulitan meningkatkan status perkara ke penuntutan karena masih dirawat di rumah sakit," kata Tri Joko. (**)