Jembatan Pedamaran I dan II
Dugaan Korupsi Jembatan Pedamaran I dan II di Rohil, Wan Amir Firdaus Tersangka
Jumat 10 April 2015, 02:34 WIB
Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setdaprov Riau, Wan Amir Firdaus
PEKANBARU. Raiuamadani. com - Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setdaprov Riau, Wan Amir Firdaus, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II Tahun Anggaran 2008-2010 di Kabupaten Rokan Hilir.
Penetapan status tersangka tersebut berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor Print-02/N.4/Fd.1/04/2015, tanggal 9 April 2015. Wan Amir Firdaus menyusul mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rohil, Ibus Kasri, yang telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi [Kajati] Riau, Setia Untung Arimuladi, melalui rilis yang disampaikan Kasi Penkum dan Humas, Mukhzan, Kamis [9/4/2015] malam. Dikatakan, pembangunan jembatan itu diawali dengan studi kelayakan pada tahun 2006 dan tidak pernah diusulkan SKPD terkait serta tidak melalui rapat Musrenbang Kabupaten Rohil.
"Studi Kelayakan tersebut masuk setelah RAPBD dikirim ke DPRD Rohil dan masuk pada saat rapat Banggar," terang Mukhzan.
Pada saat rapat dengan Banggar tersebut, Wan Amir Firdaus yang ketika itu menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [Bappeda] Rohil, memasukan kegiatan studi kelayakan ke Banggar dan selanjutnya disetujui Banggar sehingga masuk menjadi kegiatan di APBD Rohil Tahun Anggaran 2006.
Selanjutnya, pada 14 Desember 2006, PT Kita Abadi selaku Konsultan melakukan presentasi di hadapan Wan Amir Firdaus, dengan kesimpulan Jembatan Pedamaran tidak layak untuk dibangun atau dilaksanakan.
"Saat itu tersangka WAF berusaha untuk mengintimidasi Ketua Tim Leader supaya merubah hasil kajian menjadi layak. Namun PT Kita Abadi tetap membuat sesuai dengan hasil kerja di lapangan," lanjutnya.
Berdasarkan hal itu, tim penyidik Kejati Riau telah memperoleh sekurangnya dua alat bukti yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang diduga dilakukan Wan Amir Firdaus.
"Tim penyidik Kejati Riau menyimpulkan serta menetapkan WAF sebagai tersangka," tegas Mukhzan.
Adapun langkah ke depan, lanjut Mukhzan, tim penyidik akan menyusun agenda dengan menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi serta tindakan hukum lainnya yang diperlukan.
Wan Amir Firdaus sendiri telah beberapa kali diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Ibus Kasri, yang telah ditetapkaan sebagai tersangka sebelumnya. Adapun perkara yang yang menjerat keduanya, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print - 10/N.4/Fd.1/12/2014 tanggal 08 Desember 2014, terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II TA 2008-2010.
Adapun sumber dana kegiatan tersebut yakni APBD Kabupaten Rokan Hilir, yang semula dianggarkan pada tahun 2008-2010, dengan total dana sebesar Rp529 miliar.
Perlu diketahui, salah satu permasalahan dalam perkara ini adalah terkait penambahan anggaran pembangunan sekitar Rp250 miliar. Diduga, hal tersebut disetujui oleh pimpinan dan anggota DPRD Rohil.
Terkait pengajuan penambahan anggaran pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II tersebut, yang diajukan Dinas Pekerjaan Umum [PU] Rohil tersebut, sempat mendapat tanda bintang dari anggota DPRD setempat. Dimana, tanda itu artinya belum dapat disetujui.
Namun pada tahun 2012, pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II dianggarkan Rp66.241.327.000 dan Rp38.993.938.000. Sementara tahun 2013 sebesar Rp146.604.489.000. Belakangan diketahui, Ketua DPRD saat itu, Nasruddin, dan anggota lainnya menyetujui penambahan anggaran tersebut.**
Penetapan status tersangka tersebut berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor Print-02/N.4/Fd.1/04/2015, tanggal 9 April 2015. Wan Amir Firdaus menyusul mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rohil, Ibus Kasri, yang telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi [Kajati] Riau, Setia Untung Arimuladi, melalui rilis yang disampaikan Kasi Penkum dan Humas, Mukhzan, Kamis [9/4/2015] malam. Dikatakan, pembangunan jembatan itu diawali dengan studi kelayakan pada tahun 2006 dan tidak pernah diusulkan SKPD terkait serta tidak melalui rapat Musrenbang Kabupaten Rohil.
"Studi Kelayakan tersebut masuk setelah RAPBD dikirim ke DPRD Rohil dan masuk pada saat rapat Banggar," terang Mukhzan.
Pada saat rapat dengan Banggar tersebut, Wan Amir Firdaus yang ketika itu menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [Bappeda] Rohil, memasukan kegiatan studi kelayakan ke Banggar dan selanjutnya disetujui Banggar sehingga masuk menjadi kegiatan di APBD Rohil Tahun Anggaran 2006.
Selanjutnya, pada 14 Desember 2006, PT Kita Abadi selaku Konsultan melakukan presentasi di hadapan Wan Amir Firdaus, dengan kesimpulan Jembatan Pedamaran tidak layak untuk dibangun atau dilaksanakan.
"Saat itu tersangka WAF berusaha untuk mengintimidasi Ketua Tim Leader supaya merubah hasil kajian menjadi layak. Namun PT Kita Abadi tetap membuat sesuai dengan hasil kerja di lapangan," lanjutnya.
Berdasarkan hal itu, tim penyidik Kejati Riau telah memperoleh sekurangnya dua alat bukti yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang diduga dilakukan Wan Amir Firdaus.
"Tim penyidik Kejati Riau menyimpulkan serta menetapkan WAF sebagai tersangka," tegas Mukhzan.
Adapun langkah ke depan, lanjut Mukhzan, tim penyidik akan menyusun agenda dengan menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi serta tindakan hukum lainnya yang diperlukan.
Wan Amir Firdaus sendiri telah beberapa kali diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Ibus Kasri, yang telah ditetapkaan sebagai tersangka sebelumnya. Adapun perkara yang yang menjerat keduanya, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print - 10/N.4/Fd.1/12/2014 tanggal 08 Desember 2014, terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II TA 2008-2010.
Adapun sumber dana kegiatan tersebut yakni APBD Kabupaten Rokan Hilir, yang semula dianggarkan pada tahun 2008-2010, dengan total dana sebesar Rp529 miliar.
Perlu diketahui, salah satu permasalahan dalam perkara ini adalah terkait penambahan anggaran pembangunan sekitar Rp250 miliar. Diduga, hal tersebut disetujui oleh pimpinan dan anggota DPRD Rohil.
Terkait pengajuan penambahan anggaran pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II tersebut, yang diajukan Dinas Pekerjaan Umum [PU] Rohil tersebut, sempat mendapat tanda bintang dari anggota DPRD setempat. Dimana, tanda itu artinya belum dapat disetujui.
Namun pada tahun 2012, pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II dianggarkan Rp66.241.327.000 dan Rp38.993.938.000. Sementara tahun 2013 sebesar Rp146.604.489.000. Belakangan diketahui, Ketua DPRD saat itu, Nasruddin, dan anggota lainnya menyetujui penambahan anggaran tersebut.**
Editor | : | TAM-HR |
Kategori | : | Hukum |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Selasa 07 Mei 2024, 06:14 WIB
Abdul Wahid Serahkan formulir pendaftaran calon Gubernur Riau 2024 ke PDIP
Rabu 17 April 2024
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Sabtu 18 Mei 2024, 08:45 WIB
*TERKAIT KONFLIK LAHAN PT. RPI Vs WARGA, FORKOPIMCAM KELAYANG RDP, DETEKSI DINI*
Sabtu 18 Mei 2024
*TERKAIT KONFLIK LAHAN PT. RPI Vs WARGA, FORKOPIMCAM KELAYANG RDP, DETEKSI DINI*
Kamis 16 Mei 2024
Keindahan Kiswah Ka'bah di Jakarta dari Perspektif Arsitek dan Ulama
Kamis 16 Mei 2024
RUDI WALKER PURBA BERHARAP PENYELESAIAN KONFLIK PT. RPI DENGAN WARGA KEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL*
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Rabu 15 Mei 2024, 06:11 WIB
Pj Gubri SF Hariyanto Lepas JCH Riau, Ini Pesan untuk Jemaah
Rabu 15 Mei 2024
Pj Gubri SF Hariyanto Lepas JCH Riau, Ini Pesan untuk Jemaah
Rabu 08 Mei 2024
H.Endang Sukarelawan dan Lahmuddin Rambe Kembalikan Berkas Pendaftaran ke Partai PKB
Rabu 08 Mei 2024
Rahmansyah Kembalikan Formulir Pendaftaran Bacalon Walikota Pekanbaru ke PKB dan Nasdem