Jumat, 19 Juni 2026

Breaking News

  • Penghibahan Puluhan Hektare Lahan Eks HGU PT Eka Daya Yakin Mandiri ke Pemda Siak Dinilai Bermasalah, Tokoh Masyarakat Minta Dikembalikan untuk Rakyat.   ●   
  • Kabupaten Bengkalis Torehkan Prestasi 13 Kali Berturut-turut Raih Opini WTP   ●   
  • Satrio Mahasiswa IAIN Datuk Laksemana Bengkalis Raih Juara II Debat Tingkat Nasional, Keluarga Besar PKN Beri Apresiasi   ●   
  • Tabligh Akbar 1 Muharram, Bupati Bengkalis Ajak Masyarakat Bersama Membangun Daerah   ●   
  • Dukung Program Gizi Nasional, Bupati Bengkalis Terima Audiensi Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Pekanbaru
Pembangunan Proyek
DPRD Akan Serius Awasi Proyek Pembangunan di Pekanbaru
Senin 06 April 2015, 01:36 WIB
Kantor DPRD Kota Pekanbaru

PEKANBARU. Riaumadani. com - DPRD Kota Pekanbaru, akan serius mengawasi proyek yang ada di Kota Pekanbaru. Terutama terhadap banyaknya persyaratan dan aturan yang belum ditempuh pengembang sebelum melakukan pembangunan.

Hal ini dikatakan Herwan Nasri, Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, akhir pekan lalu. "Selaku fungsi pengawasan yang ada pada legislatif, kita akan terus pantau proyek pembangunan, baik pembangunan pemerintah, maupun suwasta, seperti hotel, perumahan termasuk tower. Artinya, jangan sampai pengembang melakukan pembangunan dulu baru mengurus perizinan dan persyaratan yang harus dipenuhi," kata Herwan Nasri.Minggu [5/4/2015]

Dikatakannya, pengawasan tersebut bertujuan memberi langkah yang benar, khususnya untuk proyek yang ada di lingkungan pemerintah kota, agar menyelesaikan surat perizinan, seperti Izin Mendirikan Bangunan [IMB], Amdal, UPL dan lainnya.
"Setiap pengembang harus menjalankan mekanisme. Sebelum izin prinsip ditempuh, pengembang atau kontraktor tidak boleh melakukan aktivitas, karena itu sudah masuk dalam pelanggaran. Ini penting, perlu diingatkan agar nanti ke depannya tidak ada lagi investor nakal yang banyak kita temukan di Kota Pekanbaru," katanya.

Herwan menegaskan, boleh melanjutkan aktivitas asalkan syarat semua izin prinsip itu ditempuh jadi tidak melanggar aturan. "Jika masih ada persyaratan dalam melakukan pembangunan tidak dilakukan, maka perlu bagi pemerintah menegur agar usaha atau pembangunan tidak beroperasi lagi. Karena itu, dinas terkait perihal prosedur ini perlu melakukan pengecekan, sudah terselesaikan atau belum," sebut Herwan.

Dikatakannya, dalam tiap pembangunan, DPRD sebagai fungsi pengawasan perlu mengawasi dinas terkait merekomendasikan untuk melakukan pengecekan terhadap oprasi pembangunan yang ada, termasuk proyek pemko dan siwasta yang kini tengah dilakukan.
"Dinas terkait perlu menghentikan operasi pembangunan jika ada bangunan belum memiliki izin prinsip," pungkasnya.**


Editor : Deo.F-HR
Kategori : Pekanbaru
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top