Kebijakkan Gubernur Riau di Nilai Tidak Berpihak Kepada Masyarakat, M. Rawa: APBD Riau Untuk Siapa

Rabu 07 Juli 2021, 01:24 WIB

H. Syamsuar gubernur Riau

RIAUMADANI. COM — Gubernur Riau semakin mengundang reaksi negatif dari masyarakat provinsi Riau terkait kebijakan-kebijakan yang di nilai sarat dengan permasalahan. Selain postur APBD Riau yang tidak berpihak pada masyarakat, belakangan ada pergub yang kuat dugaan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selasa (6/7/2021).

Dari sejumlah kebijakan, yang paling disorot publik saat ini adalah adanya alokasi anggaran APBD sebesar Rp 213,5 miliar untuk pembangunan gedung yang bukan skala prioritas Daerah, yakni 98 miliar untuk pembangunan gedung Makorem 031 WB dan Rp 63 miliar dan 32,2 miliar untuk pembangunan gedung lainya yang bukan prioritas Daerah, sehingga menjadi sorotan pengamat kebijakan publik Riau, M. Rawa Amidy.

,”Pertama, Korem itu instansi pusat (vertikal) jadi tanggung jawab utama membangun makorem ada pemerintah pusat. Jadi ditengah kondisi covid 19 ini sangat tidak pantas pemprov mengalokasikan dana untuk instansi pusat ditengah keluhan kekurangan dana untuk covid 19, bahkan pemprov mencari hutang untuk biaya pembangunan, tambah lagi masih banyak masyarakat riau yang perlu dana untuk perbaikan ekonomi mereka,” ujar M. Rawa Amidy saat di mintai pendapatnya.

Menurutnya, Gubernur Riau, Drs Syamsuar, M.Si tidak bijak dalam memutuskan alokasi anggaran daerah, khususnya pada situasi pandemi yang telah memporak-porandakan perekonomian masyarakat Riau. M.Rawa meabhkan, justru seharusnya pemerintah itu memberikan hibah kepada masyarakat untuk memulihkan keadaan ekonomi yang sudah terseok-seok saat ini, buat skema ekonomi yang konkret di semua sektor usaha yang ada, agar tidak gulung tikar, karena jelasnya, Pemerintah itu adalah penyelamat ekonomi masyarakat disaat terjadi resesi atau musibah.

,”Ini Kebijakan anggaran yang agak menyimpang, kenapa justru hibah ke Pusat di saat pendemi begini? Apakah di daerah sudah tidak ada Masyarakat Riau yang membutuhkan biaya ? Selain itu banyak infrastruktur yang perlu di bangun, mengapa justru membangun gedung-gedung yang bukan kebutuhan skala prioritas? Lanjut M. Rawa.

Selain itu kabarnya postur APBD Riau tahun 2021 juga penuh ke anehan, justru semua program-program unggulan yang pernah digadang-gadang Syamsuar, seperti program Riau hijau melalui DLHK Riau, Bidang pariwisata untuk menggantikan sektor migas Riau dan Swasembada pangan justru tidak menggambarkan signifikansi anggaran, malahan terindikasi sangat kecil dan hanya di dominasi anggaran rutin saja.

Dieketahui Pemprov Riau sejak tahun-tahun sebelumnya juga rutin memberikan hibah gedung kepada instansi vertikal lainnya, seperti pembangunan Mapolda Riau dan Kejati Riau tahun 2018, sehingga publik semakin merasa di bodohi dengan kebijakan-kebijakan Gubernur dan Pemerintah Provinsi Riau. Di sisi lain, jika untuk kebutuhan masyarakat, Pemerintah selalu beralasan minimnya anggaran yang tersedia, bahkan jumlah masyarakat Riau yang hidup dibawah garis kemiskinan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Muncul pertanyaan, APBD Riau itu milik siapa?

,”Publik dan media harus semakin menyoroti hal ini, ini soal keadilan ekonomi dan manfaat bagi masyarakat Riau, jangan mau di bohongi dengan cara begini, ini harus dipertanyakan, “Pungkas M. Rawa. (Rls )