Polres Pelalawan Tepis Reflik Pemohon Praperadilan Perkara KDRT

SIDANG PRAPERADILAN DUGAAN KDRT

Kamis 29 April 2021, 09:46 WIB

Sidang praperadilan oleh hakim Alvin Ramadhan Nur Luis SH MH diruang sidang kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Pelalawan Kamis (29/4/2021).

RIAUMADANI. COM - Pihak Polres Pelalawan menepis tanggapan Hendri Siregar SH selaku kuasa hukum korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) bernama Itdayani. Meminta hakim menerima eksepsi untuk menolak seluruh permohonan Hendri Siregar, serta meminta menyatakan penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh Polres Pelalawan adalah sah menurut hukum.

Demikian pernyataan Bidang Hukum dari Polda Riau dalam sidang lanjutan agenda mendengarkan jawaban replik atau tanggapan Hendri Siregar selaku penggugat pada sidang lanjutan praperadilan kasus KDRT yang digelar Rabu (28/4/2021). Sidang kali ini kembali dipimpin oleh hakim Alvin Ramadhan Nur Luis SH MH diruang sidang kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Pelalawan Kamis (29/4/2021).

Dalam jawaban yang dibacakan oleh pihak Polres Pelalawan mengatakan, menolak semua alasan dan dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam reflik, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh pemohon. Dalil pemohon bahwa salah satu tujuannya yaitu untuk menangkis argumentasi tersangka Rusdianto yang selama ini tidak diakuinya bahwa telah melakukan kekerasan kepada korban Itdayani, imbuhnya.

Dikatakannya, Rusdianto telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti oleh termohon. Sementara dalam praperadilan ini hanya sebatas menguji formilnya saja, bukan materil perkara untuk lebih mengetahui terbuktinya peristiwa pidana tersebut untuk dapat dibuktikan dipersidangan pokok. Sehingga tidak benar dalil pemohon bahwa tujuan praperadilan ini, salah satunya untuk menangkis argumentasi Rusdianto yang selama ini tidak mengakui telah melakukan kekerasan terhadap korban yang disaksikan oleh Komeng.

Penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan, ternyata mobil tersebut digunakan sebagai sarana/tempat terjadinya peristiwa. Sehingga mobil tersebut disita sebagai bukti tambahan ke penuntut umum sesuai petunjuk P-19 dari jaksa penuntut umum. Maka tidak benar dalil pemohon yang menyebutkan bahwa penyitaan mobil dilakukan setelah pemohon mengajukan upaya praperadilan yang didaftarkan tgl 9 April 2021, katanya.

Visum et repertum dari rumah sakit Bhayangkara yang diminta pemohon harus di digunakan sebagai bukti dalam pemeriksaan pokok perkara. Tidak ada aturan yang mewajibkan menggunakan visum dari rumah sakit Bhayangkara terhadap suatu tindak pidana. Visum et repertum bukan merupakan objek praperadilan namun demikian penyidik Polres Pelalawan telah memiliki visum et repertum tersebut, bebernya.

Perihal penangguhan penahanan tersangka Rusdianto yang dipertanyakan oleh pemohon. Belum pernah melakukan penahanan kepada tersangka, tapi ada surat permohonan yang diajukan istri tersangka bernama Enni Zarti kepada Kapolres Pelalawan tgl 30 Maret 2021. Kemudian penyidik tidak melakukan penahanan berdasarkan atas pertimbangan subjektif penyidik bahwa tersangka kopertaif, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana.

Dikatakan lagi, prasangka pemohon bahwa ada pelemahan perkara KDRT yang dialami oleh korban bernama Itdayani menjadi hanya penganiayaan biasa saja, itu hanya prasangka yang tidak mendasar. Termohon tetap menerima laporan dari pemohon dalam bentuk pengaduan sehingga memproses perkara tersebut hingga penyidikan dan sekarang sudah tahap satu. Dalil pemohon tidak terbukti sehingga patut dikesampingkan, ujarnya didepan hakim.

Menanggapi hal itu Hendri Siregar mengatakan, ini sidang praperadilan dengan agenda sidang mengajukan alat bukti dari termohon Polres Pelalawan. Dari seluruh daftar alat bukti yang diajukan termohon Polres Pelalawan, disitu ada bukti T-31 yang menyebutkan adanya surat permohonan dari istri sah tersangka Rusdianto yang bernama saudari Enni Zarti agar supaya tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka Rusdianto.

Berdasarkan analisa hukum penasihat hukum Hendri Siregar, SH, mengaku semakin terbuka secara terang benderang dugaan bahwasanya penyidikan tindak pidana KDRT yang mengakibatkan korbannya mengalami keguguran sangat sarat dengan intervensi. Bagaimana mungkin termohon Polres Pelalawan tidak melakukan penahanan terhadap tersangka Rusdianto berdasarkan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan yang diajukan oleh istri sah tersangka. Sehingga semakin nyata bahwasanya Termohon Polres Pelalawan begitu mengistimewakan Rusdianto yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Apabila membandingkan dengan klien saya bernama Margiat Sumantro Marpaung dalam perkara perjudian di wilayah hukum Polsek Kerumutan dimana tersangkanya langsung ditahan, maka semakin nyata pula bahwasanya Polres Pelalawan terkesan menerapkan hukum itu tajam kebawah dan tumpul ke atas, pungkasnya.

Disisi lain Hendri mengapresiasi pihak Kejaksaan Negeri Pelalawan dalam perkara tersebut. Dimana kejaksaan Negeri Pelalawan telah memberi petunjuk kepada penyidik Polres Pelalawan diantaranya, menyita mobil milik kliennya, menjadikan surat keterangan medis dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau sebagai alat bukti Visum ET Repertum Nomor:124/IV/KES.3/2021/RSB atas nama Itdayani.

Kemudian Kejaksaan Negeri Pelalawan menjadikan alat bukti surat keterangan nikah antara Rusdianto dengan Itdayani. Selanjutnya foto copy surat kartu keluarga nomor:1471080611170018 atas nama Rusdianto juga dijadikan sebagai alat bukti, bebernya. Hendri Siregar mengucapkan terima kasih khususnya kepada Kejaksaan Negeri Pelalawan.

Akan tetapi sebagai penasihat hukum masih ada yang harus saya kerjakan, yaitu berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan mengenai penerapan pasal mana yang nanti akan di dakwakan kepada tersangka Rusdianto. Syukur jika nanti yang diterapkan adalah pasal 44 UU tentang KDRT. Tetapi apabila menerapkan pasal 351 KUHP, maka saya penasihat hukum korban Itdayani berpendapat hukum dan sangat mewanti- wanti agar Pasal 351 di Juntokan dengan Pasal 90 KUHP dengan alasan kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat pada klien saya bahkan mengakibatkan keguguran kandungan usia kehamilan 7 Minggu, sebutnya.

Apabila nantinya pasal tersebut tidak diterapkan, maka saya sebagai penasihat hukum korban akan kembali melakukan upaya hukum praperadilan terhadap Polri, Polda Riau dan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri Pelalawan, Komnas Perlindungan anak dan Perempuan. Agar kasus ini dapat dijadikan contoh yang baik dalam kerangka hukum penyempurnaan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, pungkas pengacara itu dengan tegas. (Sona)