Alih Fungsi Kawasan Hutan
Pemprov Riau Minta Menteri LHK Revisi SK Kawasan Hutan
Jumat 27 Maret 2015, 00:22 WIB
Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman pada Rapat Monitoring dan Evaluasi
atas Hasil Koordinasi Kehutanan dan Perkebunan, diruang rapat Martabe
Kantor Gubernur Sumut, Rabu [25/3/2015] di Medan.
ADVETORIAL
MEDAN. Riaumadani. com - Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat merevisi SK 673/Menhut/II/2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 1,6 juta ha, Perubahan Kawasan Hutan seluas 717 ribu ha dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 11,5 ribu ha dan SK 878/Menhut tentang kawasan hutan di Provinsi Riau.
Hal ini disampaikan Plt. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pada Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Hasil Koordinasi Kehutanan dan Perkebunan, diruang rapat Martabe Kantor Gubernur Sumut, Rabu [25/3/2015] di Medan.
Revisi SK tersebut menurut Andi begitu Plt. Gubri akrab disapa, untuk Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administrasi.
"Penyelesaiannya sangat tergantung pada proses perubahan dan penunjukan kawasan dalam rencana tata ruang dan wilayah [RTRW]," ujar Plt. Gubri.
Dijelaskan Plt. Gubri Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan penataan perizinan kehutanan dan perkebunan dengan melakukan identifikasi dan verifikasi seluruh perizinan serta koordinasi dan mendorong pemegang izin memperhatikan hak-hak masyarakat.
"Provinsi Riau saat ini menyusun Peraturan Daerah pengaturan penetapan masyarakat/desa adat," tegas.
Selain itu untuk penyelamatan sektor Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Provinsi Riau membangun sistim pengendalian anti korupsi dengan membangun SOP perizinan dengan transparan salah satu kebijakan yang telah dilakukan engan membentuk pelayanan satu atap.
Sementara itu Menteri LHK Siti Nurbaya berjanji akan mempelajari SK Menteri Kehutanan tersebut. Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa salah satu fokus program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyederhanakan proses perizinan, sehingga tidak akan ada lagi perizinan yang tumpang tindih.
"Monitoring dan evaluasi ini sangat penting dilaksanakan, sehingga tidak lagi izin yang tumpang tindih," ungkap Menteri Siti Nurbaya.
Pada kesempatan yang sama Plt. Ketua KPK Taufikkurahman Ruqi juga menyayangkan perizinan yang tumpang tindih. Kegiatan korsup minerba tahun 2014 menemukan sekitar 1,3 juta hektar izin tambang berada dalam kawasann hutan konservasi dan 4,9 juta hektar berada dalam kawasan hutan lindung. Khusus Riau, Tumpang tindih lahan pertambangan area hutan terjadi pada 240 hektar hutan konservasi an 10 hektar lahan hutan lindung.
Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Hasil Koordinasi Kehutanan dan Perkebunan ini ditaja Komisi Pemberantasan Korupsi. Merupakan rangkaian dari gerakan penyelamatan SDA Inonesia, yang dihadiri plt. Ketua KPK Taufiqurrahman Ruqi, Menteri LHK Siti Nurbaya, Ketua BPKP RI Ardan Adiperdana, Plt. Gubri Arsyadjuliandi Rachman, Menteri Sumut Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wagub Aceh.** [Adv/humas]
MEDAN. Riaumadani. com - Pemerintah Provinsi Riau mengharapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat merevisi SK 673/Menhut/II/2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 1,6 juta ha, Perubahan Kawasan Hutan seluas 717 ribu ha dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 11,5 ribu ha dan SK 878/Menhut tentang kawasan hutan di Provinsi Riau.
Hal ini disampaikan Plt. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pada Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Hasil Koordinasi Kehutanan dan Perkebunan, diruang rapat Martabe Kantor Gubernur Sumut, Rabu [25/3/2015] di Medan.
Revisi SK tersebut menurut Andi begitu Plt. Gubri akrab disapa, untuk Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah administrasi.
"Penyelesaiannya sangat tergantung pada proses perubahan dan penunjukan kawasan dalam rencana tata ruang dan wilayah [RTRW]," ujar Plt. Gubri.
Dijelaskan Plt. Gubri Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan penataan perizinan kehutanan dan perkebunan dengan melakukan identifikasi dan verifikasi seluruh perizinan serta koordinasi dan mendorong pemegang izin memperhatikan hak-hak masyarakat.
"Provinsi Riau saat ini menyusun Peraturan Daerah pengaturan penetapan masyarakat/desa adat," tegas.
Selain itu untuk penyelamatan sektor Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Provinsi Riau membangun sistim pengendalian anti korupsi dengan membangun SOP perizinan dengan transparan salah satu kebijakan yang telah dilakukan engan membentuk pelayanan satu atap.
Sementara itu Menteri LHK Siti Nurbaya berjanji akan mempelajari SK Menteri Kehutanan tersebut. Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa salah satu fokus program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyederhanakan proses perizinan, sehingga tidak akan ada lagi perizinan yang tumpang tindih.
"Monitoring dan evaluasi ini sangat penting dilaksanakan, sehingga tidak lagi izin yang tumpang tindih," ungkap Menteri Siti Nurbaya.
Pada kesempatan yang sama Plt. Ketua KPK Taufikkurahman Ruqi juga menyayangkan perizinan yang tumpang tindih. Kegiatan korsup minerba tahun 2014 menemukan sekitar 1,3 juta hektar izin tambang berada dalam kawasann hutan konservasi dan 4,9 juta hektar berada dalam kawasan hutan lindung. Khusus Riau, Tumpang tindih lahan pertambangan area hutan terjadi pada 240 hektar hutan konservasi an 10 hektar lahan hutan lindung.
Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Hasil Koordinasi Kehutanan dan Perkebunan ini ditaja Komisi Pemberantasan Korupsi. Merupakan rangkaian dari gerakan penyelamatan SDA Inonesia, yang dihadiri plt. Ketua KPK Taufiqurrahman Ruqi, Menteri LHK Siti Nurbaya, Ketua BPKP RI Ardan Adiperdana, Plt. Gubri Arsyadjuliandi Rachman, Menteri Sumut Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wagub Aceh.** [Adv/humas]
Editor | : | TIS-Humas |
Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Selasa 07 Mei 2024, 06:14 WIB
Abdul Wahid Serahkan formulir pendaftaran calon Gubernur Riau 2024 ke PDIP
Rabu 17 April 2024
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Sabtu 18 Mei 2024, 08:45 WIB
*TERKAIT KONFLIK LAHAN PT. RPI Vs WARGA, FORKOPIMCAM KELAYANG RDP, DETEKSI DINI*
Sabtu 18 Mei 2024
*TERKAIT KONFLIK LAHAN PT. RPI Vs WARGA, FORKOPIMCAM KELAYANG RDP, DETEKSI DINI*
Kamis 16 Mei 2024
Keindahan Kiswah Ka'bah di Jakarta dari Perspektif Arsitek dan Ulama
Kamis 16 Mei 2024
RUDI WALKER PURBA BERHARAP PENYELESAIAN KONFLIK PT. RPI DENGAN WARGA KEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL*
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Rabu 15 Mei 2024, 06:11 WIB
Pj Gubri SF Hariyanto Lepas JCH Riau, Ini Pesan untuk Jemaah
Rabu 15 Mei 2024
Pj Gubri SF Hariyanto Lepas JCH Riau, Ini Pesan untuk Jemaah
Rabu 08 Mei 2024
H.Endang Sukarelawan dan Lahmuddin Rambe Kembalikan Berkas Pendaftaran ke Partai PKB
Rabu 08 Mei 2024
Rahmansyah Kembalikan Formulir Pendaftaran Bacalon Walikota Pekanbaru ke PKB dan Nasdem