Selasa, 21 Juli 2026

Breaking News

  • DPD Waktu Indonesia Bangkit (WIB) Kabupaten Bengkalis Resmi Terbentuk   ●   
  • Arifudin Ahalik, "Jaga Aset Negara, FPAN Surati Dinas Perhubungan Provinsi Riau"   ●   
  • Pangdam Kodam XIX Tuanku Tambusai Semarakkan Penutupan Festival Rakyat Nusantara 2026 Dengan Nobar Final Piala Dunia Bersama Masyarakat   ●   
  • SMA N. 01.Sungai Apit Beri Penghargaan Kepada Dua Orang Siswanya yang Lolos mengikuti Paskibraka.  ini Harapan Kepsek   ●   
  • Usai Dugaan Gudang Solar Subsidi Terungkap, Pria Bernama Kasno Datangi Awak Media   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Pelalawan
Konflik Lahan di Pelalawan Akan Dibawa ke Komisi II DPR RI
Senin 19 April 2021, 09:07 WIB


RIAUMADANI. COM - Konflik lahan di wilayah Kabupaten Pelalawan sudah berlangsung lama dan belum pernah menemui solusi. Kami dari komisi I DPRD Pelalawan akan membawa masalah ini ke komisi DPR RI karena keputusannya lebih banyak di kementerian RI.

Demikian disampaikan oleh anggota komisi I DPRD Pelalawan Abdullah S.Pd saat ditemui setelah pertemuan dengan kepala BPN Pelalawan dan sejumlah Camat di kantor DPRD Pelalawan Senin (19/4/2021). Pertemuan tadi membahas permasalahan konflik lahan di Kabupaten Pelalawan yang selama ini terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

Dalam pertemuan itu hadir ketua komisi I DPRD Pelalawan Imustiar S.Ip, dan sejumlah anggotanya, diantaranya, Abdullah S.Pd, Sozifao Hia M.Si, Faisal SE, Nasarudin SH. Dihadiri juga oleh kepala Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, Ruslan Indra, Camat Bunut, Nursari SE, Camat Bandar Petalangan, Mukhtarius M.Pd. Hadir juga perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang diwakili oleh Kiki Saputra.

Dikatakan Abdullah, persoalan konflik lahan di Kabupaten Pelalawan sudah berlangsung lama. Maka itu hari ini komisi I mengundang dua orang Camat yakni Camat Bunut dan Camat Bandar Petalangan, sebagai uji petik dari pada wilayah yang sering mengalami konflik selama ini dari 12 Kecamatan di Pelalawan, jelasnya.

Masalah konflik lahan itu juga sudah ditangani di tingkat Propinsi Riau, meskipun telah dibentuk pansus, namun sampai hari ini hasilnya belum diketahui seperti apa. Maka hari ini komisi I mengundang pihak BPN Pelalawan untuk meminta pandangannya agar permasalahan ini bisa segera dicarikan solusinya. Dalam pertemuan itu, lebih mengeksplor arah dan bentuknya seperti apa, pungkas Abdullah. 

Pihak BPN Pelalawan sendiri mengaku juga sudah membahas permasalahan itu dengan pihak Polres Pelalawan. Penanganannya akan lebih diseriusi ditingkat tim penanganan percepatan penyelesaian konflik Kabupaten Pelalawan maupun Propinsi Riau. Sebab area-area yang misalnya dalam kawasan hutan, yang berbentuk HGU/HTI (Hak Guna Usaha / Hutan Tanaman Industri), itu domainnya BPHPK yang menjadi perpanjang tangannya KLHK di Propinsi, sebutnya. (Sona)


Editor : Tis
Kategori : Pelalawan
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top