Komisi I DPRD Kep. Meranti, Lakukan Kunker ke Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau,

Jemput Anggaran

Sabtu 17 April 2021, 17:01 WIB

Komisi I DPRD Kep. Meranti, Lakukan Kunker ke Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau, Jumat (16/4/2021)

RIAUMADANI. COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Komisi I melakukan kunjungan Kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMDDUKCAPIL) Provinsi Riau, untuk konsultasi terkait Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jumat (16/04/21)

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, H. Khalid Ali, SE dan Pauzi, SE., M.I.Kom (Fraksi Golkar) selaku Ketua Komisi I beserta anggota yaitu Boby Haryadi (Fraksi PDIP) sebagai Wakil Ketua Komisi I dan Al Amin A, S.Pd, (Fraksi PKS-Nasdem) sebagai Sekretaris Komisi I, Sopandi, S.Sos (Fraksi PAN), Auzir (Fraksi PKB), Khosairi, S.Hi., M.Pd.i (Fraksi PKB), Dedi Putra, S.Hi (Fraksi PPP), Dr. M. Tartib, SH., M.Si (Fraksi Gerindra), dan Darsini, S.M (Fraksi Demokrat)

Kehadiran anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Komisi I, ke Dinas PMD dan Dukcapil Provinsi Riau disambut langsung oleh Sekretarisnya PMD Dukcapil Riau H. Apandi, S.Ag, M.Si beserta jajarannya. Dalam Rapat Kunjungan Kerja yang berlangsung tersebut, dibuka oleh Sekdis PMDDUKCAPIL Provinsi Riau serta diikuti oleh sesi dialog dan Tanya jawab antar Komisi I dengan Pihak DPMDDUKCAPIL Provinsi Riau.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD beserta Anggota Komisi I secara umum menanyakan terkait apa-apa saja Bantuan Dana oleh Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Desa yang mesti dijemput oleh Pemerintah Desa, Dana-Dana apa saja yang disalurkan Oleh Pemerintah Provinsi untuk pemberdayaan masyarakat desa, serta bagaimana mekanisme pengelolaan dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Desa.

Sementara itu Pihak Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau, Apandi, S.Ag, M.Si menjelaskan bahwa, untuk saat ini dengan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Riau yang juga turut terdampak oleh Covid 19 sehingga bantuan tersebut juga terbatas .

" kami Pemerintah Provinsi Riau hingga kini hanya menganggarkan bantuan keuangan khusus (BKK) saja dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat Desa. Terkait mekanisme pengelolaan dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Desa, Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau baru saja menyelesaikan Juknisnya, dan nantinya akan dibagikan ke Pemerintah Kabupaten untuk diteruskan ke Pemerintah Desa," katanya.

Tambah dia lagi," untuk tahun 2021, kembali Pemerintah Provinsi Riau memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada seluruh desa Se Provinsi Riau dengan jumlah sekitar 100 Juta Rupiah per Desa. Hal ini sejalan dengan Visi Misi Gubernur Riau dalam membuat kebijakan yang langsung menyentuh ke Desa-desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Bumdes," jelasnya lagi.

Di tempat yang sama dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPRD Meranti H. Khalid Ali, SE dan Anggota Komisi I menanyakan juga terkait permasalahan di desa.

" sejauh mana proses penyelesaian persoalan salah satu desa di Kepulauan Meranti yang bermasalah dalam mengelola bantuan keuangan tersebut," imbuhnya H. Khalid Ali, SE.

Dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPRD beserta Anggota Komisi I juga menyampaikan permohonan agar Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau kedepan memberi perhatian lebih dalam penganggaran program kegiatan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Kepulauan Meranti

"Kami anggota DPRD Meranti dari berbagai masing-masing Dapil meminta kepada Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau kedepan untuk memberikan perhatian lebih dalam untuk penganggaran program kegiatan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat desa khususnya untuk Kabupaten Kepulauan Meranti karena merupakan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah kabupaten termuda di Provinsi Riau yang masih mengejar ketertinggalan dari Kabupaten lainnya salah satunya lewat pembangunan di desa-desa yang ada," pungkasnya Wakil DPRD. (**)