Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Usut Dugaan Korupsi Rp42 M di UIN Suska Riau

HUKUM

Selasa 16 Februari 2021, 00:20 WIB

Gedung UIN Suska Riau

RIAUMADANI. COM - Saat ini Tim Jaksa Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau masih mendalami sejumlah temuan dalam proses pengusutan perkara dugaan korupsi di UIN Suska Riau. Dugaan rasuah yang dimaksud berupa temuan belanja tak wajar senilai Rp42 miliar di perguruan tinggi negeri tersebut.

Awalnya, perkara ditangani tim jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Dalam proses penyelidikannya, ternyata tim intelijen menemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam perkara dugaan rasuah itu.

Hal ini diketahui dari hasil klarifikasi sejumlah pegawai di perguruan tinggi negeri tersebut, serta temuan dokumen-dokumen terkait.

Sehingga tim intelijen akhirnya menyusun laporan hasil penyelidikan, kemudian melimpahkan perkara ke tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau.

"Kita menerima penyerahan (laporan) dari tim Intelijen. Sekarang lagi ditelaah sama tim, karena kita lagi mengkroscek hasil temuan inspektorat, ada SPI, dan dari BPK, dari Irjen juga," kata Asisten Pidsus Kejati Riau, Hilman Azazi, Senin (15/2/2021).

"Semua hasil APIP itu kita kaji, kita klasifikasi, yang mana yang digunakan sendiri, mana untuk pendukung, yang mana kepentingan kampus, untuk (kegiatan) kuliah," jelasnya dilansir pekanbaru.tribunnews.

Hilman mengungkapkan, dalam perjalanannya pengusutan perkara, ternyata sudah ada pengembalian uang.

Namun Hilman mengaku tak ingat secara pasti berapa nilainya.

"Sudah ada pengembalian juga saya lihat di sana, sudah ada pengembalian juga. Apakah pengembalian itu bisa meng-cover semua, itu yang kita real-kan lagi,” ujarnya.

“Ini agak lama sedikit karena dokumennya cukup banyak, lagi dikaji ini," sambung Hilman.

Diterangkannya, pascapelimpahan laporan dari tim intelijen ke tim pidsus, sudah dilakukan gelar perkara.

Namun disebutkan Hilman, perkara ini masih dalam status quo. Tidak sedang penyelidikan, maupun penyidikan.

"Status quo (perkaranya). Baru dilimpahkan (dari tim Intelijen ke tim Pidsus), di awang-awang. Di sini belum gerak, di sini sudah dilimpahkan, dikaji dulu ini. Apakah kita cari data lagi, atau langsung penyelidikan. Paling tidak sebentar," bebernya.

Dari informasi yang dihimpun Tribunpekanbaru.com, beberapa orang dari pihak UIN Suska Riau yang sudah diklarifikasi itu diantaranya, Hanifah, selaku mantan Kepala Bagian (Kabag).

Suriani, yang saat dugaan rasuah terjadi, merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di UIN Suska Riau.

Selanjutnya yang juga sudah diklarifikasi, yakni Ahmad Supardi, Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK) sekaligus Pejabat Perintah Membayar.

Gudri selaku Kepala Sekretaris Pengawas Internal (SPI), dan Afrizal Zen selaku Dewan Pengawas.

Saat ini perkara masih ditangani oleh Bidang Intelijen Kejati Riau, sebelum akhirnya nanti dilimpahkan ke Bidang Pidana Khusus (Pidsus), jika memang ditemukan ada temuan awal terjadinya tindak pidana korupsi.

Dugaan penyimpangan anggaran, berupa temuan belanja tak wajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, belakangan memang menjadi sorotan.

Terlebih surat tertanda mantan Rektor UIN Suska Riau, Prof Akhmad Mujahidin, yang memanggil sejumlah stafnya terkait hal itu pada Minggu (23/2/2020) lalu, sudah tersebar ke publik.

Dalam surat itu yang ditandatangani pada Sabtu (22/2/2020) itu, para staf tersebut diminta datang ke Kampus UIN Suska Jalan HR Soebrantas KM 15 untuk merapikan Buku Kas Umum (BKU) dan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019.

Dalam salinan surat bernomor B-0744/Un.04/R/PS.00/02/2020 itu, pemanggilan para staf itu oleh Rektor, yakni atas dasar temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Agama RI TA 2019 pada UIN Suska Riau.

Temuan itu berupa pengelolaan dan penatausahaan kas UIN Suska tahun anggaran 2019 yang tidak memadai dan terdapat belanja yang tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp42.485.278.171.

Penggalan kalimat surat di paragraf kedua berbunyi "...mengingat akhir penyampaian tanggapan atas temuan pemeriksaan ke Tim BPK RI adalah Senin tanggal 24 Februari 2020 maka diminta kehadiran Saudara pada Ahad 23 Februari 2020 mulai pukul 08.00 wib s.d selesai bertempat di Gedung Rektorat Lt.2"

"Perlu dimaklumi bahwa berdasarkan komunikasi dengan BPK RI, dengan merapikan BKU dan pertanggungjawaban ini tidak menimbulkan potensi pengembalian ke negara karena diyakini seluruh LPJ sudah ada namun tidak rapi sehingga sulit untuk dianalisis," begitu isi kalimat di alinea ketiga surat itu.

Informasi dihimpun, beberapa belanja yang tidak wajar itu disinyalir untuk urusan pribadi dan keluarga mantan rektor di kampus tersebut.(*)