Rabu, 28 Januari 2026

Breaking News

  • Resmikan Kampung Nelayan, Wabup Bagus Berharap Nelayan Tangkap Peluang Jadi Pelaku Ekspo   ●   
  • Pemkab Bengkalis Dorong Kolaborasi Pemerintah, Baznas dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Zakat   ●   
  • Kabupaten Rokan Hulu Raih Penghargaan UHC 2026 Kategori Madya, Bupati Anton: "Ini Investasi Keselamatan Rakyat"   ●   
  • Wabup Syamsurizal Tegaskan, Pejabat Siak Kerja Harus Maksimal dan Kejar PAD demi Kesejahteraan Rakya   ●   
  • LAMR Kecamatan Sungai Apit, Lakukan Seminar Prosesi Adat Tepuk Tepung Tawar Pengantin. .2026    ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Kampar
UU No 23 Tahun 2014 Pangkas Kewenangan Daerah
Bupati Kampar, Jefry Noer Siap Labrak Pemerintah Pusat
Sabtu 14 Maret 2015, 03:33 WIB
Jefri Noer Bupati Kampar

SIAK HULU . Riaumadani. com - Bupati Kampar, H Jefry Noer, mengaku protes dan siap melabrak aturan Pemerintah Pusat yang memangkas kewenangan daerah/kabupaten, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Ada 416 bupati di Indonesia yang tidak nyaman dengan undang-undang ini, karena pemangkasan kewenangan yang cukup banyak. Hal itu dapat menghambat pembangunan dearah," kata Jefry Noer, di Siak Hulu, Jumat [12/3/2015].

Dikatakannya, walau Undang-Undang ini dirancang pada era pemerintahan sebelumnya, namun pemerintahan saat ini bisa melakukan revisi, karena banyak melanggar asas-asas demokrasi.

Menurut dia, bupati adalah pilihan rakyat menggunakan jalur demokrasi. Maka pemangkasan kewenangan pemerintahan daerah sama halnya dengan pemangkasan demokrasi.

Ia mengatakan, banyak hal berkaitan dengan pembangunan daerah yang akhirnya terhambat akibat lahirnya undang-undang tersebut.

Misalnya di Kampar, lanjut dia, pembangunan jembatan Bangkinang yang seharusnya bisa dipercepat, malah terlambat karena tim sembilan yang mengawasi berada di tingkat provinsi.

"Sebentar lagi izin galian C juga berada di Provinsi. Ini aneh, karena yang mengetahui wilayah adalah pemerintah daerah kabupaten, namun yang mengeluarkan izin ada di provinsi," katanya.

Jefry mengatakan, saat ini dengan UU 23 tahun 2014, banyak kepala daerah kabupaten/kota yang mengeluh, karena janji-janji kepada masyarakat yang memilih mereka untuk pembangunan menjadi terhambatkewenangan perizinan.

"Hal yang aneh juga, dalam undang-undang tersebut Pemerintah Pusat juga bisa memberhentikan bupati/wali kota dan gubernur. Ini rancu, karena yang memilih kepala daerah adalah rakyat," katanya.**



Editor : TIM.HR
Kategori : Kampar
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top