Tiga Fokus Dinas Kelautan dan Perikanan Riau Tahun Ini, Salah Satunya Illegal Fishing

Kepulauan Meranti Sentra Budidaya Ikan Kakap dan Bawal

Minggu 17 Januari 2021, 23:01 WIB

Herman Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau,

RIAUMADANI. COM - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tahun ini fokus terhadap misi Gubernur Riau Syamsuar untuk memberantas kemiskinan. Strateginya bagaimana mengembangkan budidaya perikanan untuk masyarakat dan penangkapan ikan, serta masalah illegal fishing.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikan Riau, Herman Machmud mengatakan, program tahun ini disesuaikan dengan misi Gubernur Riau nomor 3 dalam memberantas kemiskinan, yang juga sesuai dengan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Riau.

"Salah satu contohnya, kita sudah melalukan MoU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Provinsi Riau, yaitu menjadikan Kepulauan Meranti sebagai sentral budidaya ikan kakap putih dan ikan bawal bintang," kata Herman, Sabtu (16/1/2021).

Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau akan difokuskan sebagai sentra budidaya ikan kakap. Rencana ini sudah mendapat dukungan pemerintah pusat ditandai dengan MoU yang telah disepakati beberapa waktu lalu.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau Herman, dijadikannya Kepulauan Meranti sebagai sentra budidaya ikan kakap putih dan bawal bintang lantaran memang daerah ini dianggap cocok dibandingkan daerah lain.

“Pihak-pihak terkait bersama pemerintah pusat juga sudah melakukan MoU terkait dengan kesepakatan ini,” katanya, Sabtu, (16/1/2021).

Dia menambahkan, besar harapan Pemprov Riau upaya ini membuahkan hasil terutama mengangkat perekonomian masyarakat nelayan setempat, sehingga juga berdampak pada perbaikan perekonomian daerah di tengan pandemi.

Herman mengatakan, pengembangan budidaya sektor perikanan dan kelautan di Riau masih akan terus dikembangkan, agar masyarakat sebagai penerima manfaat menjadikan potensi untuk mengatasi masalah perekonomian nelayan
Dikatakan Herman, pihaknya juga sedang mengembangkan budidaya perikanan, seperti di Kabupaten Bengkalis yang dijadikan sebagai sentral udang vaname, Meranti sentral ikan kakap putih dan ikan bawal bintang, Dumai udang vaname, Indragiri Hilir sentral udang dan kepiting, Kampar sentral ikan patin dan Rokan Hilir sentral kerang darah dan udang.

"Kita terus berupaya agar budiaya perikanan ini dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Riau. Selain itu kita juga terus mengupayakan bagaimana merebut anggaran APBN," ungkap Herman.

Terkait illegal fishing, Herman menjelaskan saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Riau sudah memiliki tiga UPT Pengawasan Illegal Fishing di Kabupaten Indragiri Hilir (Tembilahan), Bengkalis, dan Rokan Hilir (Bagan Siapiapi).

"Tetapi saat ini yang memuncak di Bagan Siapiapi untuk illegal fishing. Seperti penggunaan alat pancing terlarang dan kapal ikan asing," jelas Herman.

Potensi laut Provinsi Riau bisa terganggu akibat ancaman dari adanya illegal fishing. Apabila merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2017, penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. (MCR/TIS)