Kepulauan Meranti Sentra Budidaya Ikan Kakap dan Bawal
Tiga Fokus Dinas Kelautan dan Perikanan Riau Tahun Ini, Salah Satunya Illegal Fishing
Minggu 17 Januari 2021, 23:01 WIB
Herman Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau,
RIAUMADANI. COM - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tahun ini fokus terhadap misi Gubernur Riau Syamsuar untuk memberantas kemiskinan. Strateginya bagaimana mengembangkan budidaya perikanan untuk masyarakat dan penangkapan ikan, serta masalah illegal fishing.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikan Riau, Herman Machmud mengatakan, program tahun ini disesuaikan dengan misi Gubernur Riau nomor 3 dalam memberantas kemiskinan, yang juga sesuai dengan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Riau.
"Salah satu contohnya, kita sudah melalukan MoU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Provinsi Riau, yaitu menjadikan Kepulauan Meranti sebagai sentral budidaya ikan kakap putih dan ikan bawal bintang," kata Herman, Sabtu (16/1/2021).
Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau akan difokuskan sebagai sentra budidaya ikan kakap. Rencana ini sudah mendapat dukungan pemerintah pusat ditandai dengan MoU yang telah disepakati beberapa waktu lalu.
Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau Herman, dijadikannya Kepulauan Meranti sebagai sentra budidaya ikan kakap putih dan bawal bintang lantaran memang daerah ini dianggap cocok dibandingkan daerah lain.
“Pihak-pihak terkait bersama pemerintah pusat juga sudah melakukan MoU terkait dengan kesepakatan ini,” katanya, Sabtu, (16/1/2021).
Dia menambahkan, besar harapan Pemprov Riau upaya ini membuahkan hasil terutama mengangkat perekonomian masyarakat nelayan setempat, sehingga juga berdampak pada perbaikan perekonomian daerah di tengan pandemi.
Herman mengatakan, pengembangan budidaya sektor perikanan dan kelautan di Riau masih akan terus dikembangkan, agar masyarakat sebagai penerima manfaat menjadikan potensi untuk mengatasi masalah perekonomian nelayan
Dikatakan Herman, pihaknya juga sedang mengembangkan budidaya perikanan, seperti di Kabupaten Bengkalis yang dijadikan sebagai sentral udang vaname, Meranti sentral ikan kakap putih dan ikan bawal bintang, Dumai udang vaname, Indragiri Hilir sentral udang dan kepiting, Kampar sentral ikan patin dan Rokan Hilir sentral kerang darah dan udang.
"Kita terus berupaya agar budiaya perikanan ini dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Riau. Selain itu kita juga terus mengupayakan bagaimana merebut anggaran APBN," ungkap Herman.
Terkait illegal fishing, Herman menjelaskan saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Riau sudah memiliki tiga UPT Pengawasan Illegal Fishing di Kabupaten Indragiri Hilir (Tembilahan), Bengkalis, dan Rokan Hilir (Bagan Siapiapi).
"Tetapi saat ini yang memuncak di Bagan Siapiapi untuk illegal fishing. Seperti penggunaan alat pancing terlarang dan kapal ikan asing," jelas Herman.
Potensi laut Provinsi Riau bisa terganggu akibat ancaman dari adanya illegal fishing. Apabila merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2017, penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. (MCR/TIS)
Kepala Dinas Kelautan dan Perikan Riau, Herman Machmud mengatakan, program tahun ini disesuaikan dengan misi Gubernur Riau nomor 3 dalam memberantas kemiskinan, yang juga sesuai dengan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Riau.
"Salah satu contohnya, kita sudah melalukan MoU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Provinsi Riau, yaitu menjadikan Kepulauan Meranti sebagai sentral budidaya ikan kakap putih dan ikan bawal bintang," kata Herman, Sabtu (16/1/2021).
Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau akan difokuskan sebagai sentra budidaya ikan kakap. Rencana ini sudah mendapat dukungan pemerintah pusat ditandai dengan MoU yang telah disepakati beberapa waktu lalu.
Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau Herman, dijadikannya Kepulauan Meranti sebagai sentra budidaya ikan kakap putih dan bawal bintang lantaran memang daerah ini dianggap cocok dibandingkan daerah lain.
“Pihak-pihak terkait bersama pemerintah pusat juga sudah melakukan MoU terkait dengan kesepakatan ini,” katanya, Sabtu, (16/1/2021).
Dia menambahkan, besar harapan Pemprov Riau upaya ini membuahkan hasil terutama mengangkat perekonomian masyarakat nelayan setempat, sehingga juga berdampak pada perbaikan perekonomian daerah di tengan pandemi.
Herman mengatakan, pengembangan budidaya sektor perikanan dan kelautan di Riau masih akan terus dikembangkan, agar masyarakat sebagai penerima manfaat menjadikan potensi untuk mengatasi masalah perekonomian nelayan
Dikatakan Herman, pihaknya juga sedang mengembangkan budidaya perikanan, seperti di Kabupaten Bengkalis yang dijadikan sebagai sentral udang vaname, Meranti sentral ikan kakap putih dan ikan bawal bintang, Dumai udang vaname, Indragiri Hilir sentral udang dan kepiting, Kampar sentral ikan patin dan Rokan Hilir sentral kerang darah dan udang.
"Kita terus berupaya agar budiaya perikanan ini dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Riau. Selain itu kita juga terus mengupayakan bagaimana merebut anggaran APBN," ungkap Herman.
Terkait illegal fishing, Herman menjelaskan saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Riau sudah memiliki tiga UPT Pengawasan Illegal Fishing di Kabupaten Indragiri Hilir (Tembilahan), Bengkalis, dan Rokan Hilir (Bagan Siapiapi).
"Tetapi saat ini yang memuncak di Bagan Siapiapi untuk illegal fishing. Seperti penggunaan alat pancing terlarang dan kapal ikan asing," jelas Herman.
Potensi laut Provinsi Riau bisa terganggu akibat ancaman dari adanya illegal fishing. Apabila merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2017, penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. (MCR/TIS)
Editor | : | Tis |
Kategori | : | Meranti |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Rabu 17 April 2024, 07:50 WIB
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Kamis 28 Maret 2024
Sekda Meranti Ajak Seluruh Pihak Serius dan Jaga Konsentrsi Laksanakan Percepatan Penurunan Stunting
Nasional
Sabtu 20 April 2024, 09:46 WIB
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
KPK Catat 14.072 PN/WL Belum Lapor LHKPN Hingga Batas Akhir Maret 2024
Selasa 09 April 2024
Hasil Sidang Isbat: Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 2024 Rabu 10 April
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Jumat 03 Mei 2024, 10:00 WIB
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Jumat 03 Mei 2024
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Selasa 30 April 2024
Sekjen FKPMR H. Endang Sukarelawan Ambil Formulir Bacalon Walikota ke DPC PKB Kota Pekanbaru
Jumat 26 April 2024
Parisman Ikhwan Alias Bang Iwan Patah Ambil Formulir Balon Walikota Pekanbaru di DPC PKB