Komisi III DPR RI Desak Kejati Riau Tetapkan Tersangka Bansos Siak Senilai Rp57,6 Miliar

Kunker Komisi III DPR RI ke Riau

Sabtu 05 Desember 2020, 01:46 WIB

Tim Komisi III DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (4/12/2020) sore.

PEKANBARU. RIAUMADANI. COM - Kedatangan Tim Komisi III DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (4/12/2020) sore.

Kunker komisi III ini dalam rangka membahas tentang temuannya terkait penanganan beberapa kasus.

Adapun temuan itu, diantaranya yakni penanganan kasus dugaan korupsi Bansos senilai Rp57,6 miliar di Kabupaten Siak. Lalu terkait warga binaan yang tersandung kasus narkoba dan pelanggaran dalam Pilkada.

Dalam keterangannya Herman Hery Ketua rombongan Komisi III Bidang Hukum DPR RI, usai melakukan rapat tertutup. Dia menyoroti penanganan dugaan kasus korupsi Bansos di Kabupaten Siak.

"Kami pertanyakan kasus pananganan dugaan korupsi Bansos senilai Rp57,6 miliar yang di Kabupaten Siak," tegas Herman, usia rapat di kantor Kejati.

Sementara itu, Herman juga memberikan harapan besar kepada Kajati Riau untuk segera mungkin menetapkan para tersangkanya.

"Kami minta juga, kasus ini tidak sampai berhenti ditengah jalan. Tapi juga, harus bisa menetapkan tersangkanya. Semuanya kita serahkan semuanya pada Ibu Mia (Kajati)," pinta Herman.

Dalam rapat tertutup di kantor Kejati Riau, dihadiri pejabat dari Kapolda Riau, Bawaslu, Kejati dam Kemenkum HAM serta pihak terkait lainnya.

Selain pertanyakan penanganan kasus dugaan korupsi Bansos di Kabupaten Siak senilai Rp57,6 miliar itu. Komisi III DPR RI juga pertanyakan masalah temuan ada sebanyak 500 warga binaan di Riau yang tersan

dung kasus narkoba.

"Untuk Kemenkum HAM Riau, kita ada temuan sebanyak 500 tahanan yang kena narkoba (tersandung,red). Coba nanti tanyakan sama Kanwilnya," ujar Herman.

Lebih lanjut, Herman juga mengatakan bahwa dirinya saat berkunjung ke daerah Provinsi Jambi. Dirinya menilai pihak Gakkumdu disana, sangat tegas dalam melakukan penindak terkait masalah penegakkan hukum dalam Pilkada.

"Gakkumdunya di Provinsi Jambi sangat tegas. Aparat dan Walikota nya, tim suksesnya pun ditindak dan diadili. Apabila diketahui telah melanggar pidana dalam Pemilu," terangnya.

Herman berharap, Gakkumdu di Provinsi Riau sendiri juga tegas dan tidak pandang bulu dan sapapun orangnya tetap diberlakukan seadil-adilnya. Herman ingin Pilkada nanti tetap netral.

"Jadi jalas, ada tiga point yang kita pertanyakan yaitu masalah Bansos Siak, Tahanan yang tersangkut Narkoba dan Pilkada," ujar Herman.

Sekitar pukul 15.40 WIB usai Kunkernya rombongan Tim Komisi III DPR RI langsung bertolak ke Jakarta. (**)