Oknum ASN di Kelurahan Sukamaju Pekanbaru Tipu Janda Miskin Rp. 800 Ribu Untuk Dapatkan KK
Senin 09 November 2020, 23:32 WIB
Poto Ilustrasi Int
Janda Miskin di Pekanbaru Harus Keluarkan Uang Rp800 Ribu untuk Dapatkan KK
PEKANBARU. RIAUMADANI. COM - Kepengurusan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya gratis malah berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Dimana salah seorang janda miskin di Pekanbaru malah dipungut Rp800 ribu oleh oknum tidak bertanggungjawab.
Hal ini diketahui langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri. Bahkan usai menemui korban, Politisi Demokrat ini mengaku sangat prihatin dengan kehidupan korban yang serba kekurangan dengan anak-anaknya. Azwendi juga sangat mengecam terhadap tindakan oknum yang bermain dalam pengurusan KK warga tidak mampu ini.
"Oknum ASN ini harus diberikan sanksi yang tegas kepada mereka karena gak pantas ibu ini berhutang mengurus ini, apalagi administrasi kependudukan ini diurus ibu Suryani mengharapkan bantuan pemerintah pusat maupun daerah, karena memang mereka layak, masuk dalam PKH, rumahnya bantuan RLH ini, dulu rumah papan sudah tumbang, ASN yang melakukan ini harus diberi sanksi tegas, Kepala Disdukcapil tolong monitor pejabat yang ada di dinas anda," kata Tengku Azwendi, Senin (9/11/2020).
Setelah melihat kondisi beliau, Lanjut Azwendi, secara pribadi saya kembalikan biaya yang pernah beliau bayarkan ke dinas untuk pengurusan tersebut
"Karena memang sangat memprihatinkan, KK yang keluar pun dicetak salah-salah, anak yang sudah punya KK sendiri masih dicantumkan dalam KK ibu itu, sementara anak yang masih sekolah tidak masuk dalam KK, ini sangat memprihatinkan," kata Azwendi.
Dia mengingatkan kepada Ketua RT agar memperhatikan kondisi warganya, jika ada yang ingin mengurus administrasi kependudukan agar bisa disosialisasikan bahwa pengurusan tersebut gratis tidak ada bayar.
"Kami hari ini juga secara pribadi akan mengembalikan uang Ibu Suryani itu yang telah dikeluarkannya untuk mengurus ini, sehingga ini menjadi cambuk dan sanksi moril bagi pemerintah serta oknum yang melakukan pungli. Pada hari ini kami berikan pengembalian kepada ibu semoga bermanfaat, kepada Pak RT kedepannya kita belajar dari kekurangan kita selama ini, kepada masyarakat yang betul membutuhkan bantuan pemerintah janganlah dipersulit, Pak RT bisa mensosialisasikan ke masyarakat tidak ada pungutan," pungkasnya.
Sementara Ketua RT 03/RW V, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Zulkifli, membenarkan kejadian yang dialami warganya yang diminta uang Rp800 ribu oleh oknum ASN di Kelurahan Sukamaju untuk pengurusan dua berkas yang disebutkan.
Upaya melaporkan saat persoalan itu terjadi sudah disampaikan ke Lurah Sukamaju yang waktu itu dijabat oleh Mahdawi. Namun waktu itu Mahdawi mengatakan bingung untuk mengambil sikap lantaran waktu itu juga dia baru menjabat di kelurahan tersebut. Sedangkan oknum ASN yang meminta uang pengurusan itu merupakan pegawai lama.
”Jujur saya kasihan melihat masyarakat saya digitukan. Kecuali masyarakat yang mampu atau berkecukupan tidak apa- apalah itupun kalau masyarakatnya tidak protes. Tidak seperti Ibu Suryani ini yang jelas- jelas warga kurang mampu, jadi sangat tidak layak kalau dimintai uang sebesar itu. Yang membuat aneh untuk pengurusan sebelum- sebelumnya tidak dipungut biaya, kok tiba giliran Ibu Suryani dimintai uang segitu. Mirisnya uang sebesar Rp800 ribu dari hasil pinjaman ke majikan tempat Ibu Suryani bekerja dan dipotong gaji selama dua bulan,” terang Zulkifli. (**)
PEKANBARU. RIAUMADANI. COM - Kepengurusan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya gratis malah berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Dimana salah seorang janda miskin di Pekanbaru malah dipungut Rp800 ribu oleh oknum tidak bertanggungjawab.
Hal ini diketahui langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri. Bahkan usai menemui korban, Politisi Demokrat ini mengaku sangat prihatin dengan kehidupan korban yang serba kekurangan dengan anak-anaknya. Azwendi juga sangat mengecam terhadap tindakan oknum yang bermain dalam pengurusan KK warga tidak mampu ini.
"Oknum ASN ini harus diberikan sanksi yang tegas kepada mereka karena gak pantas ibu ini berhutang mengurus ini, apalagi administrasi kependudukan ini diurus ibu Suryani mengharapkan bantuan pemerintah pusat maupun daerah, karena memang mereka layak, masuk dalam PKH, rumahnya bantuan RLH ini, dulu rumah papan sudah tumbang, ASN yang melakukan ini harus diberi sanksi tegas, Kepala Disdukcapil tolong monitor pejabat yang ada di dinas anda," kata Tengku Azwendi, Senin (9/11/2020).
Setelah melihat kondisi beliau, Lanjut Azwendi, secara pribadi saya kembalikan biaya yang pernah beliau bayarkan ke dinas untuk pengurusan tersebut
"Karena memang sangat memprihatinkan, KK yang keluar pun dicetak salah-salah, anak yang sudah punya KK sendiri masih dicantumkan dalam KK ibu itu, sementara anak yang masih sekolah tidak masuk dalam KK, ini sangat memprihatinkan," kata Azwendi.
Dia mengingatkan kepada Ketua RT agar memperhatikan kondisi warganya, jika ada yang ingin mengurus administrasi kependudukan agar bisa disosialisasikan bahwa pengurusan tersebut gratis tidak ada bayar.
"Kami hari ini juga secara pribadi akan mengembalikan uang Ibu Suryani itu yang telah dikeluarkannya untuk mengurus ini, sehingga ini menjadi cambuk dan sanksi moril bagi pemerintah serta oknum yang melakukan pungli. Pada hari ini kami berikan pengembalian kepada ibu semoga bermanfaat, kepada Pak RT kedepannya kita belajar dari kekurangan kita selama ini, kepada masyarakat yang betul membutuhkan bantuan pemerintah janganlah dipersulit, Pak RT bisa mensosialisasikan ke masyarakat tidak ada pungutan," pungkasnya.
Sementara Ketua RT 03/RW V, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Zulkifli, membenarkan kejadian yang dialami warganya yang diminta uang Rp800 ribu oleh oknum ASN di Kelurahan Sukamaju untuk pengurusan dua berkas yang disebutkan.
Upaya melaporkan saat persoalan itu terjadi sudah disampaikan ke Lurah Sukamaju yang waktu itu dijabat oleh Mahdawi. Namun waktu itu Mahdawi mengatakan bingung untuk mengambil sikap lantaran waktu itu juga dia baru menjabat di kelurahan tersebut. Sedangkan oknum ASN yang meminta uang pengurusan itu merupakan pegawai lama.
”Jujur saya kasihan melihat masyarakat saya digitukan. Kecuali masyarakat yang mampu atau berkecukupan tidak apa- apalah itupun kalau masyarakatnya tidak protes. Tidak seperti Ibu Suryani ini yang jelas- jelas warga kurang mampu, jadi sangat tidak layak kalau dimintai uang sebesar itu. Yang membuat aneh untuk pengurusan sebelum- sebelumnya tidak dipungut biaya, kok tiba giliran Ibu Suryani dimintai uang segitu. Mirisnya uang sebesar Rp800 ribu dari hasil pinjaman ke majikan tempat Ibu Suryani bekerja dan dipotong gaji selama dua bulan,” terang Zulkifli. (**)
| Editor | : | TIS |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Rabu 29 Oktober 2025, 14:26 WIB
Bertemu Menteri Imigrasi, Ketua IWO Riau Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Strategis Imigrasi dan Lapas
Jumat 17 Oktober 2025
Rohul Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Riau, Bukti Kepemimpinan Visioner Bupati Anton dan Wabup Syafaruddin Poti
Minggu 05 Oktober 2025
Tim Gabungan Avsec dan Lanud RSN Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Seberat Hampir 1Kg
Rabu 27 Agustus 2025
Kejari Rohul Tahan LA Kepsek dan R Bendahara SMAN 1 Ujung Batu
Nasional

Senin 03 November 2025, 22:19 WIB
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
PT. Tunggal Perkasa Plantations Giat Sosial, Fogging Permukiman Warga Cegah DBD
Jumat 24 Oktober 2025
Pemerintah Indonesia Resmi Bolehkan Umroh Mandiri Tanpa Biro Travel
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Senin 20 Oktober 2025, 07:04 WIB
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Senin 20 Oktober 2025
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Selasa 07 Oktober 2025
Dugaan Adanya SPPD fiktif di DPRD Kota Pekanbaru, Sekwan Hambali Diperiksa Kejari
Rabu 01 Oktober 2025
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau