Kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM)
Menteri LHK Siti Nurbaya meninjau langsung kegiatan program padat karya mangrove untuk mendukung agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Program Padat Karya Mangrove KLHK Serap 35 Ribu Lebih Pekerja, Termasuk Riau
Minggu 08 November 2020, 22:37 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya meninjau langsung kegiatan program padat karya mangrove untuk mendukung agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
PEKANBARU. RIAUMADANI. COM - Kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM) di seluruh wilayah Indonesia semakin meningkat dalam progres dan realisasinya. Program ini menjadi bagian dari upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sekaligus dapat meningkatkan kualitas lingkungan khususnya di kawasan pesisir.
"Atas arahan Bapak Presiden Jokowi, PKPM dilaksanakan sejak September, dengan target penanaman mangrove seluas 15 ribu ha. Setelah dicek lapangan, ternyata bisa 16 ribu hektar lebih. Kegiatan PKPM ini melibatkan lebih dari 35.000 orang, atau bila dihitung dengan jumlah hari orang kerja (HOK) akan mencapai lebih dari 1,5 juta HOK," terang Menteri Siti, dalam keterangan yang diterima media, Minggu (8/11/2020).
Dalam kunjungan kerjanya akhir pekan lalu ke Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Menteri Siti ikut melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat setempat, dan meninjau langsung pelaksanaan PKPM di wilayah tersebut.
"Saya ingin mengecek langsung pelaksanaan padat karya penanaman mangrove disini," ujarnya usai meninjau kegiatan PKPM di Desa Lontar, dan Desa Alang-Alang yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Segara Biru.
"Tadi saya sudah cek, disini satu hari mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan mendapatkan uang 80ribu/hari, dan uangnya langsung ditransfer ke rekening masing-masing masyarakat," lanjutnya.
Selain itu ada juga kucuran dana untuk kelompok, yang digunakan untuk pembinaan, dan untuk kegiatan lain dalam kelompok. Di wilayah lokasi yang menjadi sasaran kunjungan kerja Menteri LHK, yaitu di Kabupaten Serang, terdapat 2 (dua) kelompok yang terlibat dengan total luas lebih kurang 112,43 Ha serta HOK sebanyak lebih kurang 8.547 HOK.
Selain mendorong pemulihan ekonomi dan ekosistem mangrove, tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap kondisi ekosistem mangrove. Upaya rehabilitasi ekosistem mangrove salah satunya dapat dilakukan dengan kegiatan penanaman mangrove.
Rehabilitasi mangrove ini diharapkan akan mengembalikan keberadaan vegetasi mangrove di daerah pesisir, yang berfungsi sebagai wilayah perlindungan pantai dari abrasi dan intrusi air laut serta ancaman bencana alam, pergeseran batas negara dan dampak perubahan iklim.
"Dengan perakarannya yang kuat hingga ke dalam, mangrove mampu menyerap dan menyimpan karbon di udara sampai 3-4 kali lipat dibandingkan dengan hutan terestrial," tutur Menteri Siti.
Di samping itu, Negara mempunyai kewajiban untuk mengurangi emisi karbon. Saat ini, usaha Indonesia dalam mengurangi emisi karbon tersebut, dapat dinilai dengan uang oleh dunia internasional.
"Jadi yang penting itu sekarang kita menanam mangrovenya dulu. Pemerintah tengah menyiapkan skema dan perhitungan yang tepat agar masyarakat mendapatkan nilai ekonomi karbon juga," katanya.
Menteri Siti mengungkapkan, kegiatan PKPM mendapat respons yang bagus. Pemerintah merencanakan akan menanam sampai 600.000 hektar.
"Sekarang baru 15.000 hektar, semula tahun ini akan 63.000 hektar. Kita dapat melihat faktanya di lapangan, memang program ini baik dan berguna bagi masyarakat," ungkapnya.
Terkait hal ini, Ketua KTH Segara Biru, Fahruri, mengatakan masyarakat yang tergabung dalam kelompok, sangat terbantu perekonomiannya. Dia mengungkapkan, masih banyak di wilayah tersebut yang perlu ditanami mangrove.
"Mudah-mudahan program seperti ini bisa dilanjutkan, karena selain meningkatkan ekonomi masyarakat, tambak pun menjadi asri," katanya.
Dirjen Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan, Hudoyo, menjelaskan KLHK memperluas cakupan kegiatan Padat Karya (PK/cash for work) di 34 provinsi. Hal ini dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui kegiatan penanaman mangrove, senilai Rp 406, 1 Milyar, seluas 15.000 Ha.
"Program PEN Padat Karya Penanaman Mangrove ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir," tuturnya.
Selain dalam penanaman, kegiatan padat karya setiap tahun dilaksanakan KLHK melalui rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan bangunan sipil teknis konservasi tanah dan air, pembuatan dan penanaman kebun bibit rakyat (KBR), yang melibatkan masyarakat lebih dari 5,9 juta HOK setiap tahun.
PKPM juga sedang berjalan di berbagai Provinsi lainnya, termasuk di Provinsi Riau. Adapun luasan pelaksanaan padat karya mangrove di Provinsi Riau, mencapai 692 ribu ha. Lokasi kegiatan tersebar di 5 Kabupaten, yakni Kabupaten Rokan Hilir (25 ha), Kab.Siak (8 ha), Kabupaten Bengkalis (319 ha), Kab. Kepulauan Meranti (55 ha), dan Kab. Inhil (285 ha).
"Alhamdulillah kegiatan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi Nasional ini, di Riau berhasil menyasar 36 kelompok tani dengan sekitar 1.552 orang anggota. Mereka inilah masyarakat yang mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari program padat karya mangrove,"kata Kepala BPDASHL Indragiri Rokan KLHK, Ir. Tri Esti Indrarwati, M.Si. (MCR/TIS)
"Atas arahan Bapak Presiden Jokowi, PKPM dilaksanakan sejak September, dengan target penanaman mangrove seluas 15 ribu ha. Setelah dicek lapangan, ternyata bisa 16 ribu hektar lebih. Kegiatan PKPM ini melibatkan lebih dari 35.000 orang, atau bila dihitung dengan jumlah hari orang kerja (HOK) akan mencapai lebih dari 1,5 juta HOK," terang Menteri Siti, dalam keterangan yang diterima media, Minggu (8/11/2020).
Dalam kunjungan kerjanya akhir pekan lalu ke Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Menteri Siti ikut melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat setempat, dan meninjau langsung pelaksanaan PKPM di wilayah tersebut.
"Saya ingin mengecek langsung pelaksanaan padat karya penanaman mangrove disini," ujarnya usai meninjau kegiatan PKPM di Desa Lontar, dan Desa Alang-Alang yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Segara Biru.
"Tadi saya sudah cek, disini satu hari mereka bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan mendapatkan uang 80ribu/hari, dan uangnya langsung ditransfer ke rekening masing-masing masyarakat," lanjutnya.
Selain itu ada juga kucuran dana untuk kelompok, yang digunakan untuk pembinaan, dan untuk kegiatan lain dalam kelompok. Di wilayah lokasi yang menjadi sasaran kunjungan kerja Menteri LHK, yaitu di Kabupaten Serang, terdapat 2 (dua) kelompok yang terlibat dengan total luas lebih kurang 112,43 Ha serta HOK sebanyak lebih kurang 8.547 HOK.
Selain mendorong pemulihan ekonomi dan ekosistem mangrove, tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap kondisi ekosistem mangrove. Upaya rehabilitasi ekosistem mangrove salah satunya dapat dilakukan dengan kegiatan penanaman mangrove.
Rehabilitasi mangrove ini diharapkan akan mengembalikan keberadaan vegetasi mangrove di daerah pesisir, yang berfungsi sebagai wilayah perlindungan pantai dari abrasi dan intrusi air laut serta ancaman bencana alam, pergeseran batas negara dan dampak perubahan iklim.
"Dengan perakarannya yang kuat hingga ke dalam, mangrove mampu menyerap dan menyimpan karbon di udara sampai 3-4 kali lipat dibandingkan dengan hutan terestrial," tutur Menteri Siti.
Di samping itu, Negara mempunyai kewajiban untuk mengurangi emisi karbon. Saat ini, usaha Indonesia dalam mengurangi emisi karbon tersebut, dapat dinilai dengan uang oleh dunia internasional.
"Jadi yang penting itu sekarang kita menanam mangrovenya dulu. Pemerintah tengah menyiapkan skema dan perhitungan yang tepat agar masyarakat mendapatkan nilai ekonomi karbon juga," katanya.
Menteri Siti mengungkapkan, kegiatan PKPM mendapat respons yang bagus. Pemerintah merencanakan akan menanam sampai 600.000 hektar.
"Sekarang baru 15.000 hektar, semula tahun ini akan 63.000 hektar. Kita dapat melihat faktanya di lapangan, memang program ini baik dan berguna bagi masyarakat," ungkapnya.
Terkait hal ini, Ketua KTH Segara Biru, Fahruri, mengatakan masyarakat yang tergabung dalam kelompok, sangat terbantu perekonomiannya. Dia mengungkapkan, masih banyak di wilayah tersebut yang perlu ditanami mangrove.
"Mudah-mudahan program seperti ini bisa dilanjutkan, karena selain meningkatkan ekonomi masyarakat, tambak pun menjadi asri," katanya.
Dirjen Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan, Hudoyo, menjelaskan KLHK memperluas cakupan kegiatan Padat Karya (PK/cash for work) di 34 provinsi. Hal ini dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui kegiatan penanaman mangrove, senilai Rp 406, 1 Milyar, seluas 15.000 Ha.
"Program PEN Padat Karya Penanaman Mangrove ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir," tuturnya.
Selain dalam penanaman, kegiatan padat karya setiap tahun dilaksanakan KLHK melalui rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan bangunan sipil teknis konservasi tanah dan air, pembuatan dan penanaman kebun bibit rakyat (KBR), yang melibatkan masyarakat lebih dari 5,9 juta HOK setiap tahun.
PKPM juga sedang berjalan di berbagai Provinsi lainnya, termasuk di Provinsi Riau. Adapun luasan pelaksanaan padat karya mangrove di Provinsi Riau, mencapai 692 ribu ha. Lokasi kegiatan tersebar di 5 Kabupaten, yakni Kabupaten Rokan Hilir (25 ha), Kab.Siak (8 ha), Kabupaten Bengkalis (319 ha), Kab. Kepulauan Meranti (55 ha), dan Kab. Inhil (285 ha).
"Alhamdulillah kegiatan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi Nasional ini, di Riau berhasil menyasar 36 kelompok tani dengan sekitar 1.552 orang anggota. Mereka inilah masyarakat yang mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari program padat karya mangrove,"kata Kepala BPDASHL Indragiri Rokan KLHK, Ir. Tri Esti Indrarwati, M.Si. (MCR/TIS)
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Rabu 29 Oktober 2025, 14:26 WIB
Bertemu Menteri Imigrasi, Ketua IWO Riau Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Strategis Imigrasi dan Lapas
Jumat 17 Oktober 2025
Rohul Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Riau, Bukti Kepemimpinan Visioner Bupati Anton dan Wabup Syafaruddin Poti
Minggu 05 Oktober 2025
Tim Gabungan Avsec dan Lanud RSN Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Seberat Hampir 1Kg
Rabu 27 Agustus 2025
Kejari Rohul Tahan LA Kepsek dan R Bendahara SMAN 1 Ujung Batu
Nasional

Senin 03 November 2025, 22:19 WIB
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
PT. Tunggal Perkasa Plantations Giat Sosial, Fogging Permukiman Warga Cegah DBD
Jumat 24 Oktober 2025
Pemerintah Indonesia Resmi Bolehkan Umroh Mandiri Tanpa Biro Travel
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Senin 20 Oktober 2025, 07:04 WIB
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Senin 20 Oktober 2025
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Selasa 07 Oktober 2025
Dugaan Adanya SPPD fiktif di DPRD Kota Pekanbaru, Sekwan Hambali Diperiksa Kejari
Rabu 01 Oktober 2025
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau