Selasa, 4 Agustus 2026

Breaking News

  • Di Hadapan IDI, Bupati Afni Pastikan Perjuangkan Hak Fiskal Siak untuk Kesejahteraan Tenaga Medis   ●   
  • Bupati Bengkalis Ajak Masyarakat Semarakkan Hari Jadi Ke-69 Riau dan HUT Ke-81 RI   ●   
  • Sempena Hari Jadi Bengkalis dan Sambut HUT RI, Bupati Kasmarni Bagikan Bendera Merah Putih kepada Pengguna Jalan   ●   
  • Raja Rambah dr. H. Tengku Afrizal Dachlan, M.M. Paparkan Rencana Penataan Kompleks Makam dan Pembangunan Replika Istana   ●   
  • Puncak Hari Jadi ke-514 Bengkalis, LAMR Gelar Majelis Kenduri Adat Bersama Bupati Kasmarni   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Bengkalis
TERDAMPAK PEMBANGUNAN TOL
Gubri Siap Perjuangkan Hutan Adat Sakai
Minggu 11 Oktober 2020, 23:28 WIB
Gubernur Riau (Gubri) H. Syamsuar
BENGKALIS. RIAUMADANI. COM - Gubernur Riau (Gubri) H. Syamsuar menyatakan bahwa dirinya siap memperjuangkan hutan adat sakai yang terdampak akibat pembangunan trase jalan tol Dumai - Rantau Prapat.

Gubri mengatakan, datuk dan datin bersama pemuka adat menyampaikan kepada pihaknyakarena keberatan terhadap kalau memang hutan adat ini terkena jalan pembangunan jalan tol.

"Harapan kami di tengah kemajuan pembangunan negeri tentunya juga adat istiadat kita tak boleh hilang," terang Syamsuar saat kunjungan ke Hutan Adat Sakai di Bengkalis, Minggu (11/10/2020).

Diungkapkan Gubri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan mempersiapkan dan membantu adat istiadat dan budaya atau hutan adat sakai ini supaya dapat dilestarikan. Tentunya, lanjut Gubri, Pemprov Riau akan mengupayakan supaya hutan adat sakai ini tidak terdampak dari pembangunan jalan tol Dumai - Rantau Prapat yang mengakibatkan hutan adat sakai hilang.

Gubri menjelaskan, mungkin hutan masyarakat adat sakai ini yang tertinggal, oleh karenanya Pemprov Riau akan memperjuangkan supaya hutan adat ini bisa dilestarikan atau dipertahankan. Saat ini Presiden mempunyai perhatian dengan adanya hutan adat dan kami akan berusaha supaya bisa kita pertahankan hutan adat sakai ini makanya kita bakalan ajukan surat ke Kementerian PUPR dan HK.

"Sehingga kegiatan dalam hukum adat istiadat tidak terganggu," pungkasnya. (Mcr/Tis)


Editor : TIS
Kategori : Bengkalis
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top