Demo Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja
Aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja yang dilakukan di depan Kantor DPRD Provinsi Riau pada Kamis, 8 Oktober 2020,
Aidil Haris: Gubri Seharusnya Muncul di Tengah Ricuhnya Demonstrasi UU Cipta Kerja di DPRD Riau
Jumat 09 Oktober 2020, 23:08 WIB
Aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja yang dilakukan di depan Kantor DPRD Provinsi Riau pada Kamis, 8 Oktober 2020,
PEKANBARU. RIAUMADANI. COM - Terkait demo mahasiswa dan buruh di Riau guna menolak Undang - Undang Cipta Kerja, menurut pengamat komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Riau Aidil Haris seharusnya Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar muncul dan "memperlihatkan dirinya" untuk meredam amarah masyarakat.
Terlebih pada saat aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja yang dilakukan di depan Kantor DPRD Provinsi Riau pada Kamis, 8 Oktober 2020, diwarnai kericuhan sampai menimbulkan korban luka - luka.
"Seharusnya, Pak Syamsuar selaku Gubernur Riau atau orang nomor saru di Riau dapat melakukan pendekatan persuasif. Kalau saran saya, harusnya beliau hadir kemarin. Jangan menutup diri lah, kalau kita liat Gubernur lain, seperti Gubernur DKI, Anies dan Jawa Barat Ridwan Kamil yang berani tampil di tengah massa aksi untuk mengkondusifkan suasana," ucapnya, Jumat (9/10/2020).
Ia menilai, dengan keberadaan Syamsuar diyakini akan bisa diterima oleh massa aksi walau yang menjadi sasaran sesungguhnya adalah DPR.
"Ya pastinya bisa mengkondusifkan massa aksi, apalagi ditambah dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan," ujarnya.
Di samping itu, Aidil Haris menyampaikan jika dilihat dari sisi jalur sesungguhnya, memang Gubri Syamsuar tidak punya kewenangan penuh terhadap segala bentuk tuntutan massa demonstran terkait kebijakan UU Omnibus Law. Namun dari sisi etik, dalam konteks komunikasi, masalah ini bisa dipahami secara proporsional, walau tidak terlibat langsung.
"Konteksnya memang tergantung nilai posisi masing-masing. Walaupun begitu, kalau hanya untuk meneruskan aspirasi masyarakat ke pusat, kan bisa dilakukan oleh Syamsuar. Tinggal, bagaimana pendekatan persuasif yang dibangun untuk meredam amarah demonstran," ucapnya.
Untuk diketahui, aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Riau di Jalan Jendral Sudirman pada 8 Oktober 2020 menimbulkan bentrok hingga ricuh. Bahkan banyak korban luka-luka berjatuhan dari massa, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.
Dan selain di Riau, situasi yang sama juga terjadi di sejumlah daerah lain di Tanah Air sebagai bentuk penolakan disahkannya UU Cipta Kerja. (**)
Terlebih pada saat aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja yang dilakukan di depan Kantor DPRD Provinsi Riau pada Kamis, 8 Oktober 2020, diwarnai kericuhan sampai menimbulkan korban luka - luka.
"Seharusnya, Pak Syamsuar selaku Gubernur Riau atau orang nomor saru di Riau dapat melakukan pendekatan persuasif. Kalau saran saya, harusnya beliau hadir kemarin. Jangan menutup diri lah, kalau kita liat Gubernur lain, seperti Gubernur DKI, Anies dan Jawa Barat Ridwan Kamil yang berani tampil di tengah massa aksi untuk mengkondusifkan suasana," ucapnya, Jumat (9/10/2020).
Ia menilai, dengan keberadaan Syamsuar diyakini akan bisa diterima oleh massa aksi walau yang menjadi sasaran sesungguhnya adalah DPR.
"Ya pastinya bisa mengkondusifkan massa aksi, apalagi ditambah dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan," ujarnya.
Di samping itu, Aidil Haris menyampaikan jika dilihat dari sisi jalur sesungguhnya, memang Gubri Syamsuar tidak punya kewenangan penuh terhadap segala bentuk tuntutan massa demonstran terkait kebijakan UU Omnibus Law. Namun dari sisi etik, dalam konteks komunikasi, masalah ini bisa dipahami secara proporsional, walau tidak terlibat langsung.
"Konteksnya memang tergantung nilai posisi masing-masing. Walaupun begitu, kalau hanya untuk meneruskan aspirasi masyarakat ke pusat, kan bisa dilakukan oleh Syamsuar. Tinggal, bagaimana pendekatan persuasif yang dibangun untuk meredam amarah demonstran," ucapnya.
Untuk diketahui, aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Riau di Jalan Jendral Sudirman pada 8 Oktober 2020 menimbulkan bentrok hingga ricuh. Bahkan banyak korban luka-luka berjatuhan dari massa, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.
Dan selain di Riau, situasi yang sama juga terjadi di sejumlah daerah lain di Tanah Air sebagai bentuk penolakan disahkannya UU Cipta Kerja. (**)
| Editor | : | TIS |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Jumat 30 Januari 2026, 07:03 WIB
Bupati Bengkalis Resmikan Pembangunan Pengembangan RSU Mutiasari di Mandau
Selasa 13 Januari 2026
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham