Audit BPKP
SPR Tolak Diaudit BPKP, Komisi C DPRD Riau Bingung
Sabtu 21 Februari 2015, 01:21 WIB
DPRD RIAU
PEKANBARU. Riaumadani. com - Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson yang membidangi keuangan dan aset mengaku belum mengetahui persoalan ditolaknya auditor BPKP oleh manajemen BUMD PT Sarana Pembangunan Riau [SPR]. Karena itu, ia enggan mengomentari hal tersebut.
"Saya akan tanyakan ke badan pemeriksa, besok saya langsung ke sana untuk memastikan," ujar Aherson, kemarin.
Namun regulasi secara umum, menurut Aherson BPKP memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMD. Hal itu dikarenakan BUMD tersebut menggunakan dana APBD.
"Secara regulasi, kalau BUMD tersebut menggunakan APBD, maka itu bisa diaudit. BPKP punya hak untuk melakukan hal tersebut," kata politisi Demokrat ini. Aherson menjelaskan, BPKP dan Inspektorat merupakan lembaga internal dari pemprov. Sedangkan BPK merupakan lembaga eksternal.
Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman pun meminta manajemen BUMD lebih terbuka. Menurut dia, tidak boleh ada yang ditutupi karena pembentukan BUMD menggunakan uang rakyat. Karena itu jelas setiap apa yang dilakukan manajemen harus dipertanggung jawabkan, bukan sebaliknya. "Ujar Andi
"BUMD itu bukan perusahaan pribadi, tapi milik daerah. Ini juga sudah didiskusikan dengan DPRD, jadi BUMD seperti ini harus dievaluasi," tegas Andi sebagaimana dikutip dari riauterkini.com.**
"Saya akan tanyakan ke badan pemeriksa, besok saya langsung ke sana untuk memastikan," ujar Aherson, kemarin.
Namun regulasi secara umum, menurut Aherson BPKP memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMD. Hal itu dikarenakan BUMD tersebut menggunakan dana APBD.
"Secara regulasi, kalau BUMD tersebut menggunakan APBD, maka itu bisa diaudit. BPKP punya hak untuk melakukan hal tersebut," kata politisi Demokrat ini. Aherson menjelaskan, BPKP dan Inspektorat merupakan lembaga internal dari pemprov. Sedangkan BPK merupakan lembaga eksternal.
Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman pun meminta manajemen BUMD lebih terbuka. Menurut dia, tidak boleh ada yang ditutupi karena pembentukan BUMD menggunakan uang rakyat. Karena itu jelas setiap apa yang dilakukan manajemen harus dipertanggung jawabkan, bukan sebaliknya. "Ujar Andi
"BUMD itu bukan perusahaan pribadi, tapi milik daerah. Ini juga sudah didiskusikan dengan DPRD, jadi BUMD seperti ini harus dievaluasi," tegas Andi sebagaimana dikutip dari riauterkini.com.**
Editor | : | Rtc-Tis |
Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Selasa 07 Mei 2024, 06:14 WIB
Abdul Wahid Serahkan formulir pendaftaran calon Gubernur Riau 2024 ke PDIP
Rabu 17 April 2024
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Sabtu 18 Mei 2024, 08:45 WIB
*TERKAIT KONFLIK LAHAN PT. RPI Vs WARGA, FORKOPIMCAM KELAYANG RDP, DETEKSI DINI*
Sabtu 18 Mei 2024
*TERKAIT KONFLIK LAHAN PT. RPI Vs WARGA, FORKOPIMCAM KELAYANG RDP, DETEKSI DINI*
Kamis 16 Mei 2024
Keindahan Kiswah Ka'bah di Jakarta dari Perspektif Arsitek dan Ulama
Kamis 16 Mei 2024
RUDI WALKER PURBA BERHARAP PENYELESAIAN KONFLIK PT. RPI DENGAN WARGA KEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL*
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Rabu 15 Mei 2024, 06:11 WIB
Pj Gubri SF Hariyanto Lepas JCH Riau, Ini Pesan untuk Jemaah
Rabu 15 Mei 2024
Pj Gubri SF Hariyanto Lepas JCH Riau, Ini Pesan untuk Jemaah
Rabu 08 Mei 2024
H.Endang Sukarelawan dan Lahmuddin Rambe Kembalikan Berkas Pendaftaran ke Partai PKB
Rabu 08 Mei 2024
Rahmansyah Kembalikan Formulir Pendaftaran Bacalon Walikota Pekanbaru ke PKB dan Nasdem