Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Ketua DPRD Pekanbaru Dukung Percepatan RTRW Riau
Kamis 13 Februari 2020, 23:32 WIB
Wali Kota Pekanbaru, Firdaus bersama Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani
JAKARTA. RIAUMADANI. COM - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau hingga saat ini belum juga tuntas. Bukan hanya berdampak pada rencana pembangunan maupun investasi, hal tersebut juga mengakibatkan tidak ada bantuan pusat dari Kemendagri untuk pembangunan di daerah. Terbaru, hanya Siak dan Inhil yang dapat bantuan. Namun terancam batal karena RTRW Riau belum kunjung selesai.
Hal tersebut disesalkan Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani yang ikut bersama Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT di kegiatan Rakor Pusda Percepatan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Jakarta, Rabu (12/2). Menurutnya, jika lebih cepat, Kota Pekanbaru bisa saja dapat perhatian dari Kemendagri.
"Tadi ada 57 Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan dari Kementerian Tata Ruang. Sayangnya, Pekanbaru tak masuk karena memang RTRW Riau saja belum selesai," sesalnya.
Untuk itu, Hamdani sangat setuju terkait adanya rencana Percepatan Penyusunan dan Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah oleh Dirjen Bina Bangda Kemendagri.
Pada acara yang dibuka Sekjen Kemendagri, Dr. Hadi Prabowo, MM di Hotel Convention di Jakarta, Hamdani menyatakan dirinya sangat menyambut positif adanya rencana Percepatan Penyusunan dan Penetapan Raperda terkait Tata Ruang Daerah ini.
Menurut Hamdani, RTRW Riau harus digesa mengingat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota di Riau bergantung kepada penyelesaian RTRW tersebut.
"Sama dengan Pekanbaru RDTR itu bergantung juga sama RTRW. Kalau berjalan sendiri dikhawatirkan RDTR tidak sinkron," kata Hamdani.
Untuk itu pihaknya mendesak pihak Provinsi Riau untuk mengesahkan RTRW Riau. Sehingga RDTR Kabupaten/Kota di Riau khususnya Pekanbaru mempunyai rujukan dan adanya sinkronisasi didalamnya.
"Percuma saja RDTR kita sudah ada, tapi RTRW provinsi belum. Kami minta pihak Provinsi secepatnyalah menggesa RTRW Riau. Sayang juga kalau nanti ada bantuan kita tak dapat lagi," pungkasnya.
Saat istirahat siang pada kegiatan rapat rancana tata ruang ini, Ketua DPRD Pekanbaru menginsiasi pertemuan antara pihak Kementerian Tata Ruang dan perwakilan Kabupaten/Kota di Riau yang juga dihadiri Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT. Namun sayang pihak Provinsi Riau tidak memiliki perwakilan.
"Pada pertemuan itu, sebenarnya daerah yang RTRW/RDTR-nya belum selesai akan mendapat teguran dari Presiden. Untung belum ditanda tangani," ujar Kabag Humas Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman yang juga menghadiri acara tersebut.
Irba menjelaskan, tegurang tersebut tak jadi ditanda tangani. Pasalnya beberapa perwakilan Kabupaten/Kota di Riau seperti Ketua DPRD Pekanbaru langsung mengacungkan tangan untuk berdialog langsung dengan pihak Kementerian perihal RTRW ini.
"Setelah pihak Kementerian mengerti permasalahan di Riau mengenai RDTR Kabupaten/Kota. Pihak Kementerian akan mengundang khusus perwakilan pihak Provinsi Riau bersama 12 Kabupaten/Kota untuk rencana percepatan RTRW dan RDTR di Riau," kata Irba. (Kominfo1)
Hal tersebut disesalkan Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani yang ikut bersama Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT di kegiatan Rakor Pusda Percepatan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Jakarta, Rabu (12/2). Menurutnya, jika lebih cepat, Kota Pekanbaru bisa saja dapat perhatian dari Kemendagri.
"Tadi ada 57 Kabupaten/Kota yang mendapat bantuan dari Kementerian Tata Ruang. Sayangnya, Pekanbaru tak masuk karena memang RTRW Riau saja belum selesai," sesalnya.
Untuk itu, Hamdani sangat setuju terkait adanya rencana Percepatan Penyusunan dan Penetapan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah oleh Dirjen Bina Bangda Kemendagri.
Pada acara yang dibuka Sekjen Kemendagri, Dr. Hadi Prabowo, MM di Hotel Convention di Jakarta, Hamdani menyatakan dirinya sangat menyambut positif adanya rencana Percepatan Penyusunan dan Penetapan Raperda terkait Tata Ruang Daerah ini.
Menurut Hamdani, RTRW Riau harus digesa mengingat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota di Riau bergantung kepada penyelesaian RTRW tersebut.
"Sama dengan Pekanbaru RDTR itu bergantung juga sama RTRW. Kalau berjalan sendiri dikhawatirkan RDTR tidak sinkron," kata Hamdani.
Untuk itu pihaknya mendesak pihak Provinsi Riau untuk mengesahkan RTRW Riau. Sehingga RDTR Kabupaten/Kota di Riau khususnya Pekanbaru mempunyai rujukan dan adanya sinkronisasi didalamnya.
"Percuma saja RDTR kita sudah ada, tapi RTRW provinsi belum. Kami minta pihak Provinsi secepatnyalah menggesa RTRW Riau. Sayang juga kalau nanti ada bantuan kita tak dapat lagi," pungkasnya.
Saat istirahat siang pada kegiatan rapat rancana tata ruang ini, Ketua DPRD Pekanbaru menginsiasi pertemuan antara pihak Kementerian Tata Ruang dan perwakilan Kabupaten/Kota di Riau yang juga dihadiri Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus, ST, MT. Namun sayang pihak Provinsi Riau tidak memiliki perwakilan.
"Pada pertemuan itu, sebenarnya daerah yang RTRW/RDTR-nya belum selesai akan mendapat teguran dari Presiden. Untung belum ditanda tangani," ujar Kabag Humas Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman yang juga menghadiri acara tersebut.
Irba menjelaskan, tegurang tersebut tak jadi ditanda tangani. Pasalnya beberapa perwakilan Kabupaten/Kota di Riau seperti Ketua DPRD Pekanbaru langsung mengacungkan tangan untuk berdialog langsung dengan pihak Kementerian perihal RTRW ini.
"Setelah pihak Kementerian mengerti permasalahan di Riau mengenai RDTR Kabupaten/Kota. Pihak Kementerian akan mengundang khusus perwakilan pihak Provinsi Riau bersama 12 Kabupaten/Kota untuk rencana percepatan RTRW dan RDTR di Riau," kata Irba. (Kominfo1)
Editor | : | Tis |
Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Rabu 17 April 2024, 07:50 WIB
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Rabu 10 April 2024
Upika Kecamatan Sungai Apit Gelar Pawai Takbir Keliling Kota Dikuti Ratusan Masyarakat
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Sabtu 20 April 2024, 09:46 WIB
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
KPK Catat 14.072 PN/WL Belum Lapor LHKPN Hingga Batas Akhir Maret 2024
Selasa 09 April 2024
Hasil Sidang Isbat: Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 2024 Rabu 10 April
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Senin 22 April 2024, 23:40 WIB
Terbuka Untuk Umum, DPC PKB Pekanbaru Buka Pendaftaran Calon Walikota
Senin 22 April 2024
Terbuka Untuk Umum, DPC PKB Pekanbaru Buka Pendaftaran Calon Walikota
Jumat 15 Maret 2024
Awal Ramadan Harga Cabai Merah di Pekanbaru Melambung Tinggi Tembus Rp120 Ribu/Kg
Jumat 08 Maret 2024
PJ Gubernur Riau, SF Hariyanto Apresiasi Pelaksanaan Rapim TNI-Polri