FKPMR Gelar Pertemuan dengan Komisi I DPRD Riau, Kamis (30/11/2023). Usulkan Suhajar Diantoro, Erwin Dimas dan Sri Indarti Sebagai Calon Pj. Gubernur Riau

RIAUMADANI. COM. PEKANBARU - Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) mengusulkan Suhajar Diantoro, Erwin Dimas dan Sri Indarti sebagai calon Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri).

Diketahui Suhajar Diantoro merupakan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Erwin Dimas juga pejabat di kementerian nasional dan Prof Dr Sri Indarti merupakan Rektor Unri.

Usulan itu diberikan dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Riau, Kamis (30/11/2023).

Dalam pertemuan itu Wakil Ketua Umum FKPMR Azlaini Agus menyampaikan pokok-pokok  pikiran dan rekomendasi tentang Pj Gubri.

Menurutnya ada beberapa syarat dan kriteria yang diajukan FKPMR dalam pertemuan itu.

"Pj Gubri mesti putera jati Melayu Riau yang memiliki integritas terpuji dan teruji, kredibilitas yang tinggi, kapasitas dan kapabilitas serta kompetensi unggul, figur yang memiliki historis dan ikatan emosional secara langsung dengan Riau atau figur yang memahami daerah dan persoalan-persoalan di Riau," kata dia.

"Oleh karena FKPMR tetap menjunjung tinggi semangat kebhinekaan merupakan hal alamiah bahwa perbaikan nasib suatu kaum ditentukan oleh kaum itu sendiri yang lebih tahu dan paham tentulah kaum itu sendiri," ujarnya.

Kemudian, lanjut Azlaini, Pj Gubri harus merupakan sosok yang dapat menjawab dan memberikan solusi konkrit pada persoalan-persoalan ekonomi dan sosial di Riau serta siap memberikan komitmen untuk mengabdi membangun Riau dengan ikhlas dan dedikasi terbaik.

"Merupakan figur yang paham dan berpengalaman dengan administrasi birokrasi dan pemerintahan sekaligus memiliki strong leadership. Dengan demikian diharapkan dapat melakukan reformasi birokrasi secara cermat dan bijak, agar birokrasi pemerintahan Riau benar-benar berpikir dan berbuat serta memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat dengan tetap memiliki karakter Melayu," jelasnya.

Selanjutnya, figur yang memiliki jejaring nasional maupun internasional yang kuat dan

luas di berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, dengan kemampuan komunikasi diplomatis maupun pendekatan personal persuasif untuk menyakinkan pemerintah pusat bahwa Riau memerlukan dana pembangunan yang sangat besar untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

"Figur yang paham dan berpengalaman langsung dengan proses penetapan kebijakan dan politik anggaran di tingkat nasional," lanjut Azlaini.

Terakhir, mesti figur yang dapat menjadi koordinator pembangunan antar daerah dan

pemersatu semua shareholder dan stakeholder pembangunan di Riau. Pj Gubri harus mampu mengkoordinir dan berkolaborasi dengan para Bupati/Walikota maupun komponen masyarakat pemangku kepentingan pembangunan di Riau, pembangunan di Riau harus dilakukan

secara bersinergi, kolaboratif dan inovatif (pentahelix collaboration strategy).