RIAUMADANI. COM, PEKANBARU - Menjelang digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), Kamis (27/07/2923) nanti, masukan dari berbagai kalangan untuk menyelamatkan bank plat merah tersebut terus disuarakan.

Salah satunya datang dari Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Dr.drh Chaidir. Mantan ketua DPRD Riau ini meminta para pemegang saham segera melakukan tindakan-tindakan penyelamatan terhadap BRKS dari kehancuran oknum-oknum di dalam.

"Para pemegang saham, terutama Pemprov Riau sebagai pemilik saham terbesar harus segera menyelamatkan BRKS. Ganti semua direksi dan dewan komisaris, lakukan bersih-bersih secara imparsial atau tanpa pandang bulu. Masih banyak orang-orang baik," sebut Chaidir, Kamis (20/7).

Menurut Chaidir, bagaimana kondisi internal BRKS yang "bobrok" di dalam, sudah jadi rahasia umum. Tak ada yang bisa ditutupi lagi, baik masalah kredit macetnya yang mencapai Rp500 miliar lebih, pembobolan uang nasabah oleh karyawan, serta utang pada pihak ketiga yang membebani keuangan BRKS, hingga korupsi uang asuransi yang melibatkan para kepala cabang BRKS.

"Saya kira di era globalisasi ini kita semua harus merubah paradigma lama, bahwa tak ada lagi yang bisa disembunyikan atau ditutupi lagi. Ini eranya keterbukaan dan transparansi. Data-data BRKS pun sudah banyak yang tersebar ke publik. Berapa gaji direksinya, pos-pos pengeluaran yang dinilai tidak wajar serta data kredit macet, sampai pembobolan uang milik nasabah. Jadi jangan berani macam-macam lagi," beber Chaidir.

Selanjutnya sebut Chaidir, lakukan fit and propert test untuk rekrutmen jajaran direksi dan dewan komisaris dengan persyaratan ketat.

Jika perlu, direksi dan dewan komisaris terpilih harus menandatangani pakta integritas, dan libatkan KPK untuk pengawasannya juga. Jika ada indikasi-indikasi tidak baik, langsung pecat.

"Saya setuju rekrutmen baru jajaran direksi dan dewan komisaris dilakukan secara ketat. Pilih pansel yang juga punya rekam jejak baik, mungkin setengah malaikat. Yang terpilih harus menandatangani pakta integritas, kalau perlu libatkan KPK. Semoga ini bisa membuat iklim dan kinerja BRK lebih kondusif. Ingat, ini uang masyarakat lo yang dikelola, jadi tempatkanlah orang-orang yang punya rekam jejak baik, kompeten dan berintegritas," tukuk dokter hewan yang lebih memilih berkarir di politik ini.

Industri perbankan menurut politisi yang akan bertarung di pileg 2024 nanti, membutuhkan orang-orang yang tidak saja _good competent_ , tapi juga _best character_ , berperilaku terpuji, berakhlak mulia dan berintegritas.

Menanggapi mundurnya Andi Buchori dari jabatan direktur utama BRKS beberapa bulan sebelum RUPSLB, Chaidir melihat ini bukan hal yang wajar. Jangan-jangan Andi Buchari dipaksa mundur karena kebijakannya banyak berseberangan dengan orang-orang di dalam, sentil Chaidir.

"Mana ada sih direksi yang mau mundur dengan gaji segitu besar. Bayangkan, untuk empat orang direksi saja pos gajinya Rp17 miliar setahun. Kalau dibagi empat, hitung saja pendapatan satu orang direksi BRKS setahun, Rp4 miliar lebih. Luar biasa, berapa ya gaji mereka sebulan," Chaidir mempertanyakannya.

Adanya kelompok-kelompok yang berseberangan di internal BRKS, juga sudah jadi rahasia umum.

"Saya dengar Andi Buchari itu "dipaksa" mundur, karena kalau tidak banyak pejabat BRKS yang akan mengundurkan diri. Saya tidak tau alasannya apa. Tapi menurut sumber yang saya dengar, mereka-mereka itu malah mendapat promosi jabatan. Nah ini bagaimana, kok bisa ya," jelas Chaidir tertawa masam.

Ketika ditanya apa yang harus dilakukan gubernur Riau sebagai pemilik saham terbesar, Chaidir mengulangi lagi," Pemprov Riau harus berani melakukan perubahan besar-besaran di BRKS. Jangan takut, lakukan bersih-bersih menyeluruh dan tanpa pilah pilih."

BRKS Alami Kemunduran

Sementara itu eks karyawan BRKS, Bemi mengaku prihatin dengan kondisi bank milik pemerintah daerah tersebut. BRKS bukannya makin maju tapi justru mengalami kemunduran saat ini.

Momentum RUPSLB diharapkan menjadi saat yang tepat bagi BRKS untuk memperbaiki diri. Pemprov Riau harus tegas dan melihat persoalan BRKS secara objektif, jangan lagi ada tebang pilih dalam penyelesaiannya, jika ingin menyelamatkan bank plat merah ini.

Berbagai persoalan yang membelit BRKS seperti pembobolan dana nasabah yang berulang kali terjadi menunjukkan lemahnya sistem di dalam.

"Lo, pembobolan uang nasabah kok bisa berulang kali terjadi. Ini bukan karyawan lagi yang salah, tapi sistemnya yang harus diperbaiki," jelas Bemi yang pensiun tahun 2018 lalu dari BRKS.

Belum lagi kredit macet yang nilainya mencapai Rp570 miliar. Bemi mempertanyakan lemahnya analisa BRKS terhadap kredit.

"Dari mana menutupi kerugian itu? Apa dipotong dari jatah pemegang saham? Atau penyertaan modal lagi? Nah, itu kan uang rakyat," tukuknya.

Untuk menutup kerugian-kerugian itu, tambah Bemi, BRK akhirnya berutang dan melepas satu demi satu asset mereka. Makanya dari Rp32 triliun, asset bank ini kini tinggal Rp27 triliun. Ini sebuah kemunduran, sebut Bemi.

"Asset BRKS itu awal berdirinya Rp7 triliun, lima tahun kemudian di masa Pak Erzon tumbuh jadi Rp32 triliun, dan sekarang malah turun jadi Rp27 triliun karena harus membayar beban bunga utang yang jumlahnya mencapai satu triliunan, belum lagi untuk menutupi kredit macet serta mengganti uang nasabah yang dibobol karyawan. Saya nggak tau, OJK tau nggak ni," sebut Bemi (21/7).

Menurut Bemi, setelah masa kepemimpinan Dirut Erzon, banyak yang berubah di BRKS. Terutama soal transparansi laporan keuangan.

"Laporan keuangan, laba ruginya sulit sekali didapat. Seperti ada yang ditutupi, padahal aturan OJK salah satunya adalah transparansi laporan keuangan. Nah yang gini-gini pemegang saham tau gak ya?" Bemi bertanya.

Belum lagi praktek-praktek karyawan titipan para pejabat di BRKS, yang membuat bank ini dikelola tidak profesional.

"Gimana mau profesional, nah, karyawannya kebanyakan titipan pejabat semua. Ada yang dapat promosi sebelum masanya, banyaklah pokoknya," beber Bemi.

Dengan berbagai kasus yang membelitnya, Bemi mempertanyakan apakah BRKS benar-benar sudah menerapkan sistem syariah atau sekedar beralih dari konvensional saja? Sebab banyak yang tidak sesuai dalam penerapannya.

RUPSLB Bisa Ganti Direksi

Secara terpisah, Dr. Admiral, S.H., M.H, Dosen Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang juga Riau yang Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Islam Riau, mengatakan, pemegang saham PT. BRK Syariah dapat melakukan penggantian Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Admiral mengusulkan pengganti dirut lama, Andi Buchori yang mengundurkan diri baru-baru ini haruslah orang yang kompeten di bidangnya, profesional dan berintegritas agar BRKS semakin baik kedepannya.

"RUPSLB harus dilakukan untuk merespon mundurnya dirut lama. Saran saya pilih penggantinya yang kompeten dan profesional untuk membawa bank kebanggan Riau ini lebih baik ke depannya," ujar Admiral.

Iniriau.com sudah berusaha mendapatkan konfirmasi dari Direktur Operasional BRKS, Said Syamsuri, Kamis (20/7), tetapi belum mendapat jawaban.

"Nanti saya minta pak edy menghubungi ibu untuk konfirmasinya," ujar Said lewat pesan WA.

Tetapi hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari pihak BRKS. (Rls/iniriau)