Kamis, 21 Oktober 2021
  Kapolsek JA Lubis: Bantuan Sembako Bentuk Kepedulian dan Sudah Jadi Agenda Rutin | DPP LSM Peduli SDM Provinsi Riau Kembali Sukses Berikan Bantuan Kepada Anak Yatim dan Kaum Dhuafa | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Tegur Kapolda dan Kapolres di Seluruh Indonesia | Butuh Alat Kesehatan, Bisa Pinjam di Yayasan Syirkah Taawuniyah Pekanbaru Gratis | OJK Rilis Daftar Pinjol Legal Terbaru 2021, Mahfud Minta Korban Pinjol Ilegal Tidak Usah Bayar Utang | KPK Tahan Andi Putra Bupati Kuansing dan Sudarsono GM PT Adimulia Agrolestari Paska OTT
 
Jumat, 03/09/2021 - 23:01:04 WIB | Tis | Nasional
Isu Amendemen Kian Liar, Ramalan Amien Rais Soal Presiden 3 Periode Akan Terbukti?

RIAUMADANI. COM -  Pada pertengahan Maret 2021 lalu, Amien Rais yang baru saja mendirikan Partai Ummat, menyebut ada skenario untuk mengubah konstitusi. Yakni mengubah ketentuan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Saat itu, kekhawatiran mantan polikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu dianggap mengada-ada. Terlebih lagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons dengan cepat bahwa dia tidak berminat menjadi presiden tiga periode.

Masa pendukung Jokowi saat itu  pun ikut bersuara. Salah satunya Aliansi Relawan Jokowi (ARJ). Melalui koordinatornya, Aidil Fitri, ARJ memastikan Jokowi masih tegak lurus pada Pancasila dan konstitusi negara yakni UUD 1945.

Aidil mengatakan wacana presiden tiga periode tersebut jelas sekali diembuskan oleh kelompok dalam masyarakat yang ingin mengganggu dan mendelegitimasi kerja-kerja pemerintahan Presiden Jokowi. “Wacana presiden tiga periode tersebut dihembuskan oleh kelopok yang hendak mengganggu dan mendelegtimasi pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Umum Foreder Jokowi, Kamis (18/3/2021), seperti dikutip dari sindonews.com.

Kembali mencuat

Sekitar lima bulan berlalu, isu ini kembali mencuat. Memang, tidak langsung menjurus pada desakan memperpanjang masa jabatan presiden. Melainkan pada usulan amendemen UUD 1945 dengan alasan yang belum banyak dipahami publik.

Isu ini kian mencuat dengan masukan PAN ke dalam koalisi pemerintah. Banyak yang menduga masuknya PAN ke koalisi pemerintah untuk menggolkan niat mengamendemen UUD 1945.

Ketum PAN, Zukifli Hasan (Zulhas) ikut dalam pertemuan para petinggi parpol dengan Presiden Jokowi pada 25 Agustus lalu. Seusai pertemuan, Zulhas mendorong evaluasi hasil amendemen UUD 1945 yang telah berusia 23 tahun.

“Jadi setelah 23 tahun hasil amandemen itu, menurut saya, memang perlu dievaluasi. Termasuk, demokrasi kita ini, kita mau ke mana, perlu dievaluasi,” ucap Zulhas dalam pidato Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN, Selasa (31/8/2021), seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Isu amendemen UUD 1945 ini membuat sembilan pimpinan MPR terbelah. Ada yang setuju, ada yang menolak, ada pula yang tak memiliki sikap tegas. Yang pasti, Ketua MPR yang juga Waketum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendukung amendemen UUD 1945. Bamsoet merupakan sosok yang menggaungkan kembali wacana tersebut saat Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus lalu.

Seperti diketahui, Partai Golkar merupakan pendukung utama pemerintah.

Kepentingan oligarki

Sementara itu, menurut peneliti Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Herlambang P. Wiratraman, isu amendemen dan jabatan presiden tiga periode itu lagu lama.

“Itu bukan hal yang mengejutkan ya. Karena sistem politik hari ini memang semakin memperlihatkan relasi kekuasaan yang kartel. Jadi istilahnya cartelized political system,” kata Herlambang, seperi dikutip dari detik.com, Jumat (3/9/2021).

“Nah, saya sudah menandai situasi memburuknya situasi negara hukum. Bahkan saya sudah presentasi di 2018 di kuliah umum di Belanda, Universitas Leiden. Waktu itu topik yang saya sampaikan Collapse of Negara Hukum Indonesia,” imbuhnya.

Menurut Herlambang, wacana amendemen sebenarnya sudah terdengar sejak 2017. Namun waktu itu masih samar karena masih menunggu kepastian Jokowi menjabat lagi di periode kedua.

Wacana amendemen atau memundurkan pemilu, terang Herlambang, juga dinilai bukan sebagai aspirasi politik masyarakat. Namun lebih pada kepentingan politik oligarki.

“Amendemen dengan periode ketiga atau rencana memundurkan pemilu ini sebenarnya perbincangan yang bukan dari dasar aspirasi politik warga. Sama sekali bukan,” terang dosen Hukum Tata Negara itu.

“Saya lebih melihat ini adalah oligarch friendly policy adalah kebijakan-kebijakan yang ramah pada kepentingan oligarki. Jadi suara rakyat bukan, dampak pandemi bukan. Ini lebih pada konsensus pada pandemi. Untuk memperpanjang (jabatan) bagi Jokowi,” tambahnya.

Omongan Tak Bisa Dipegang

Herlambang juga menyinggung pernyataan Jokowi yang menolak masa jabatan presiden 3 periode. Menurutnya pernyataan itu tidak bisa dipegang.

“Itu kan bahasa politius. Tegas berantas korupsi, tapi KPK-nya semakin hancur. Kira-kira begitulah. Bahasa politikus ya enggak bisa dipegang. Saya lebih membaca sistem daripada individual,” tuturnya.

“Jokowi mungkin akan mengatakan tidak, tapi oligarki yang akan mendorong-dorong. Jadi saya lebih melihat kepentingan oligarkinya yang dipertahankan. Sistem oligarki. Jadi siapa yang bisa merawat sistem oligarki itu yang saya lihat orang ini akan mendorong amandemen,” tandas Herlambang.

Kamis, 21/10/2021 - 13:00:15 WIB
Kapolres Meranti Lakukan Program Berbagi Berkah
Kapolsek JA Lubis: Bantuan Sembako Bentuk Kepedulian dan Sudah Jadi Agenda Rutin
Rabu, 20/10/2021 - 15:26:10 WIB
Sempena Maulid Nabi Muhammad SAW 1443H
DPP LSM Peduli SDM Provinsi Riau Kembali Sukses Berikan Bantuan Kepada Anak Yatim dan Kaum Dhuafa
Rabu, 20/10/2021 - 06:49:45 WIB
Tindak Tegas Oknum Yang Melanggar Aturan Saat Menjalankan Tugasnya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Tegur Kapolda dan Kapolres di Seluruh Indonesia
Rabu, 20/10/2021 - 05:55:03 WIB
Butuh Alat Kesehatan, Bisa Pinjam di Yayasan Syirkah Taawuniyah Pekanbaru Gratis
Selasa, 19/10/2021 - 23:08:20 WIB
OJK Rilis Daftar Pinjol Legal Terbaru 2021, Mahfud Minta Korban Pinjol Ilegal Tidak Usah Bayar Utang
Selasa, 19/10/2021 - 22:49:09 WIB
Terkait OTT Suap Izin Perpanjagan HGU
KPK Tahan Andi Putra Bupati Kuansing dan Sudarsono GM PT Adimulia Agrolestari Paska OTT
Selasa, 19/10/2021 - 06:21:18 WIB
OTT KPK
Bupati Kuansing, Andi Putera Ditangkap Penyidik KPK Dalam Perjalanan Ke-Pekanbaru
Selasa, 19/10/2021 - 06:06:35 WIB
HUKUM.
Polres Meranti Menggelar Konferensi Terkait Dugaan Korupsi Kades Baran Melintang.
Senin, 18/10/2021 - 23:22:43 WIB
Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)
JMSI Akan Gelar Rakernas I di Kota Semarang Jawa Tengah
Senin, 18/10/2021 - 22:52:11 WIB
HUKUM.
JPU Kembali Hadirkan 3 Saksi Pada Persidangan Lanjutan Dugaan Tipikor Mantan Kades Mentulik
Senin, 18/10/2021 - 10:51:16 WIB
JUDI ONLINE
Beromzet Rp20 juta per Hari, Polisi Grebek Mall PCW Pekanbaru 59 Orang Ditangkap
Senin, 18/10/2021 - 06:18:51 WIB
Piala Thomas Cup
Merah Putih Dilarang, Bendera PBSI Yang Dikibarkan, Pemain Thomas Cup Pilih Pegang Dada
Minggu, 17/10/2021 - 23:31:11 WIB
NARKOBA JARINGAN INTERNASIONAL
Polda Riau Ringkus Dua Tersangka Pelaku Narkoba Jaringan Internasional Dengan BB 81 Kilogram Sabu
Minggu, 17/10/2021 - 23:21:41 WIB
KESEHATAN
Kadiskes Mimi Yuliani Nazir: Alhamdulillah Angka Stunting di Riau Terus Turun
Minggu, 07/08/2016 - 07:47:18 WIB
Kirab Api PON 2016
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har
Rabu, 17/09/2014 - 02:20:26 WIB
Pembibitan Ikan Secara Modern
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern
Sabtu, 25/04/2015 - 04:51:58 WIB
Eksekusi Hukuman Mati
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan
Selasa, 09/02/2016 - 01:21:32 WIB
Dugaan Korupsi Milyaran Rupiah
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK
Rabu, 25/06/2014 - 05:20:07 WIB
Capres- Cawapres Klarifikasi Harta ke KPK
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Rabu, 18/03/2015 - 02:45:45 WIB
PILKADA INHU
Bang Iskandar dan Mas Agus Pasangan Primadona Masyarakat Inhu, di Prediksi Saingan Berat Incumbent
Rabu, 06/05/2020 - 08:21:28 WIB
Nurbaiti Kecewa Pelayanan Pedagang di Jalan Inpres Kelurahan Selat Panjang Timur Bersikap Arogan
Selasa, 17/02/2015 - 01:01:03 WIB
Miss Indonesia 2015
Maria Harfanti Terpilih Sebagai Miss Indonesia 2015
Sabtu, 19/03/2016 - 10:51:22 WIB
Anggota Kehormatan KAHMI
Mahhfud MD Usulkan Bupati H Suyatno Jadi Anggota Kehormatan KAHMI
 
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF
SIGAPNEWS.CO.ID | INDEX | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER
Copyright 2014-2021 RIAUMADANI.COM, All Rights Reserved