Senin, 20 09 2021
  Pemprov Riau Beri Bonus Rp1 Miliar Kepada Leani Ratri Oktila | Pemkab Siak Resmi Buka Untuk Umum Kunjungan ke Istana, Pengunjung Harus Siapkan Ini Untuk Masuk | Bupati Bengkalis Lepas Keberangkatan 43 Atlet Menuju PON XX Papua | Ditetapkan Tersangka Kadiskes Meranti, Misri Hasanto Ditahan Polda Riau | ARIF TRIWARDOYO:TUJUAN VAKSIN UNTUK IMUNITAS, BILA TERPAPAR VIRUS COVID 19 TIDAK TERLALU BERDAMPAK | Motornya Ditemukan, Korban Curanmor Ini Ucapkan Terima Kasih ke Polisi
 
Rabu, 28/07/2021 - 23:35:45 WIB | Tis | Hukum
Kajati Riau SP3Kan Kasus Dugaan Korupsi 2,5 Miliar di Dinas Pendidikan Riau

RIAUMADANI. COM - Keputusan SP3 KAJATI RIAU terhadap kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Riau dalam proyek pengadaan media pembelajaran perangkat keras berbasis IT dan multimedia tingkat SMA dengan nilai pencairan 21 Miliar 

Diduga telah merugikan keuangan negara sebesar 2,5 miliar dengan tersangka Hafes Timtim Eks Kabid SMA Disdik Riau rangkap jabatan Pembuat Komitmen (PPK),Rahmad Danil, yang merupakan Direktur PT Airmas Jaya Mesin, dengan alasan kedua tersangka telah mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga mengguncang publik.

Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto menjelaskan, alasan atau pertimbangan jaksa menghentikan penyidikan kasus ini, dikarenakan tersangka sudah mengembalikan kerugian keuangan negara.

"Sehingga dengan pengembalian tersebut, sebelum para tersangka dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsinya, maka saat ini penyidik berpendapat bahwa unsur kerugian keuangan negara sudah dipulihkan,"ucap Raharjo.

"juga berdasarkan 7 program kerja Jaksa Agung Tahun 2021, poin 6 menyebutkan bahwa peranan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi pada penyelamatan keuangan negara".

"Perkara dugaan korupsi Disdik Riau ini, demi asas kemanfaatan hukum dan asas keadilan, maka unsur kerugian keuangan negara tidak terpenuhi lagi. Disamping itu barang-barang pengadaan perangkat keras sudah diadakan oleh penyedia dalam hal ini PT Airmas Jaya Mesin, sudah dapat dimanfaatkan oleh Disdik Riau," urainya.

"Dalam hal ini,terlihat tersangka sudah memiliki itikad baik dengan adanya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut," imbuh Raharjo.

"Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur kerugian keuangan negara, sehingga penyidikan perkara ini dihentikan," tegasnya.

Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto saat disinggung apakah SP3 ini tak berpotensi menimbulkan preseden buruk terhadap penanganan perkara korupsi, ia menyatakan, semuanya kembali kepada sistem hukum yang ada.

"Jika dalam SP3 ini nanti misalnya ada yang merasa keberatan dan sebagainya, silakan saja ajukan gugatan praperadilan di pengadilan," katanya, Rabu (14/7/2021).

Menurut Raharjo, itu adalah suatu hal yang secara legal dan diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Raharjo, SP3 sah-sah saja dilakukan. selagi belum masuk ranah peradilan.

Ia tak menampik, sesuai Pasal 4 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3.

"Pemidanaan adanya di mana? Adanya di pengadilan, di kejaksaan hanya penyidikan. Demikian juga di kepolisian, adanya penyidikan. nah, saat pengembalian (kerugian keuangan negara) masih di kejaksaan, perkara kan belum limpah,"katanya

Menurut  Praktisi Hukum yg cukup lama sudah berpraktek di Riau JAMADI, S, SH alasan SP3 KAJATI ini boleh dikatakan sebagai bentuk "PEMBANGKANGAN HUKUM" karena alasan-alasan SP3 sudah diatur secara jelas di Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu dikarenakan kurangnya atau tidak adanya bukti yg cukup atas perbuatan pidana yg disangkakan, perbuatan yg disangkakan bukan merupakan perbuatan pidana dan penghentian demi hukum contohnya tersangkanya meninggal duni atau Nebis in idem, dari tiga alasan sp3 yg diatur KUHAP ini tidak satupun dijadikan dasar SP3 KAJATI RIAU.

"jika SP3 dialasankan karena tersangka sudah mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga tidak adalagi unsur kerugian keuangan negara serta ditambah dalih demi asas kemanfaatan hukum dan asas keadilan"

"Maka dasar SP3 KAJATI RIAU yang begini dapat dikatakan bentuk pembangkangan hukum yang dapat merusak tatanan hukum yg membuat disharmonisasi dan tidak sinkronya hukum".

Keputusan KAJATI RIAU ini sangat aneh karena menafsirkan suatu unsur tindak pidana atau unsur unsur hukum yang sudah jelas tertulis, salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara secara jelas pada pasal 4 UU tipikor mengatur walaupun sudah dikembalikan kerugian keuangan negara tidak menghilangkan atau tidak menghapuskan tindak pidananya atau tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidananya, pengembalian kerugian keuangan negara hanya dapat dijadikan salah satu alasan untuk meringankan hukuman bukan untuk menghapuskan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidanannya.

Aturan khusus ini berlaku terhadap Tindak Pidana Korupsi karena korupsi tergolong tindak pidana luar biasa atau dikenal dengan istilah extra ordinary crime sehingga dalam penanganannya dibutuhkan suatu tindakan hukum yang khusus pula.

Oleh karenanya demi terjaganya harmonisasi dan sinkronnya tatanan hukum kita maka selaku advokat atau praktisi hukum maka saya akan mengajukan praperadilan terhadap SP3 KAJATI RIAU.

Karena dengan putusan Praperadilan terhadap keputusan SP3 KAJATI RIAU tersebut dapat menjadi aturan baru atau Yurisprudensi jika Putusannya memperkuat SP3 tersebut namun sebaliknya apabila putusannya membatalkan SP3 tersebut maka malah memperkuat aturan yang sudah ada yaitu dikembalikan seluruh kerugian keuangan negara bukanlah alasan SP3," tutup Jamadi.**

Minggu, 19/09/2021 - 10:41:30 WIB
Pemprov Riau Beri Bonus Rp1 Miliar Kepada Leani Ratri Oktila
Minggu, 19/09/2021 - 10:20:30 WIB
ISTANA SIAK DIBUKA KEMBALI
Pemkab Siak Resmi Buka Untuk Umum Kunjungan ke Istana, Pengunjung Harus Siapkan Ini Untuk Masuk
Minggu, 19/09/2021 - 09:54:10 WIB
MENUJU PON XX PAPUA 2021
Bupati Bengkalis Lepas Keberangkatan 43 Atlet Menuju PON XX Papua
Minggu, 19/09/2021 - 09:37:47 WIB
Dugaan Penyelewengan Anggaran Covid-19,
Ditetapkan Tersangka Kadiskes Meranti, Misri Hasanto Ditahan Polda Riau
Sabtu, 18/09/2021 - 05:47:35 WIB
Masyarakat Desa Jati Rejo Vaksin Tahap I
ARIF TRIWARDOYO:TUJUAN VAKSIN UNTUK IMUNITAS, BILA TERPAPAR VIRUS COVID 19 TIDAK TERLALU BERDAMPAK
Jumat, 17/09/2021 - 14:44:28 WIB
Motornya Ditemukan, Korban Curanmor Ini Ucapkan Terima Kasih ke Polisi
Jumat, 17/09/2021 - 14:41:05 WIB
HUKUM.
Polres Meranti Ungkap Kasus Curanmor dan Amankan BB 5 Unit Sepeda Motor
Jumat, 17/09/2021 - 14:33:26 WIB
Periksa Saksi Dari Itjen Kemenkes, Kejari Kampar Dalami Dugaan Tipikor Alkes di RSUD Bangkinang
Jumat, 17/09/2021 - 14:22:59 WIB
Berbagai Program Bantuan Dibagikan Rumah Yatim kepada Warga Kecamatan Sukajadi Pekanbaru
Jumat, 17/09/2021 - 08:17:23 WIB
NARKOBA
Polda Riau Amankan 117 Kg Sabu Dan 1000 Pil Ekstasi Dari Jaringan Internasional
Jumat, 17/09/2021 - 03:30:47 WIB
Ketua Pengprov Novilia Kukuhkan Pengurus SOIna Rohil Periode 2021-2025
Jumat, 17/09/2021 - 01:36:36 WIB
Kantor Kesyahbandaran Kelas IV Selatpanjang Adakan Gerakan Bersih di Terminal Pelabuhan Tj Harapan
Rabu, 15/09/2021 - 23:06:20 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KPK Pecat 51 Pegawai, Termasuk Penyidik Senior Novel Baswedan
Rabu, 15/09/2021 - 08:18:26 WIB
Pilkades Serentak Kampar
Bupati dan Ketua DPRD Kampar Sosialisasikan Pilkades Serentak Tahun 2021
Minggu, 07/08/2016 - 07:47:18 WIB
Kirab Api PON 2016
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har
Rabu, 17/09/2014 - 02:20:26 WIB
Pembibitan Ikan Secara Modern
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern
Sabtu, 25/04/2015 - 04:51:58 WIB
Eksekusi Hukuman Mati
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan
Selasa, 09/02/2016 - 01:21:32 WIB
Dugaan Korupsi Milyaran Rupiah
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK
Rabu, 25/06/2014 - 05:20:07 WIB
Capres- Cawapres Klarifikasi Harta ke KPK
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Rabu, 18/03/2015 - 02:45:45 WIB
PILKADA INHU
Bang Iskandar dan Mas Agus Pasangan Primadona Masyarakat Inhu, di Prediksi Saingan Berat Incumbent
Rabu, 06/05/2020 - 08:21:28 WIB
Nurbaiti Kecewa Pelayanan Pedagang di Jalan Inpres Kelurahan Selat Panjang Timur Bersikap Arogan
Selasa, 17/02/2015 - 01:01:03 WIB
Miss Indonesia 2015
Maria Harfanti Terpilih Sebagai Miss Indonesia 2015
Sabtu, 19/03/2016 - 10:51:22 WIB
Anggota Kehormatan KAHMI
Mahhfud MD Usulkan Bupati H Suyatno Jadi Anggota Kehormatan KAHMI
 
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF
SIGAPNEWS.CO.ID | INDEX | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER
Copyright 2014-2021 RIAUMADANI.COM, All Rights Reserved