Kegagalan Pemerintah Tangani Covid, WNA Eksodus Dari RI

Wabah Virus Corona (Covid-19) di Indonesia

Jumat 23 Juli 2021, 07:47 WIB

Ilustrasi Kartun Jokowi. (Foto: CNBCIndonesia)

RIAUMADANI. COM - Eksodus Warga Negara Asing (WNA) keluar dari Indonesia selayaknya menjadi perhatian serius pemerintah. Harus diakui hal tersebut merupakan cerminan kegagalan pemerintah dalam menangani penyebaran kasus covid-19.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksodus diterjemahkan sebagai perbuatan meninggalkan tempat asal (kampung halaman, kota, negeri) oleh penduduk secara besar-besaran. Artinya bukan 1 atau 2 negara saja. Eksodus ini seperti yang terjadi pada Wuhan pada awal 2020 lalu. Di mana hampir semua negara memulangkan warganya.

Dilansir GoNews.co dari CNBC Indonesia, beberapa negara sudah meminta warganya untuk pulang. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menyebut sejauh ini diketahui sekitar 2.000 ekspatriat ingin kembali ke Negeri Sakura karena instruksi kantor pusat.

Bila merujuk ke data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKA asal Jepang di Indonesia adalah 11.483 orang pada tahun lalu. Dilihat kondisi perbulannya, memang jumlah TKA selalu berkurang meskipun tidak begitu signifikan sekitar 500-1000 orang.

Pemerintah Jepang memfasilitasi pemulangan tersebut, dengan menyiapkan pesawat khusus. Begitu juga dengan karantina serta fasilitas kesehatan yang dibutuhkan bagi warganya. Korea Selatan (Korsel) selanjutnya. Sekitar 80 warga negara Korea Selatan (Korsel), mengutip Arirang, telah dipulangkan pekan lalu dengan kondisi sebagian terinfeksi corona. Setidaknya ada sekitar 8.000 orang TKA asal Korsel di tanah air.

Hal ini tidak lepas dari laporan Kedutaan Besar Korsel di Indonesia hingga 22 Juli, ada 288 warga yang tinggal di RI telah terinfeksi virus corona. Sebanyak 15 orang telah meninggal.

Warga Taiwan dan Vietnam juga melakukan hal serupa. Bahkan kepulangan warga Vietnam sudah dilakukan beberapa kali sejak Maret 2021 difasilitasi pemerintah.

Kabar terbaru datang dari Arab Saudi. Sama seperti yang lainnya, diberitakan Saudi Press Agency (SPA) bahwa Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi meminta warganya untuk pulang. Ini disampaikan dalam pengumuman terbaru negeri itu, yang melarang warga ke RI.

"Sumber resmi di Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa berdasarkan kepedulian pemerintah kerajaan terhadap keselamatan warga yang ingin bepergian ke luar negeri, dan mengingat berlanjutnya wabah pandemi virus corona (Covid-19), penyebaran virus mutasi baru strain virus, dan situasi kesehatan di Republik Indonesia berikut telah diputuskan: mencegah warga bepergian langsung atau tidak langsung ke Indonesia sampai situasi di Indonesia stabil," tulis laporan itu dimuat Arab News.

"Kementerian Dalam Negeri meminta warga yang ada di Indonesia untuk berhati-hati, menjauh dari penyebaran virus dan untuk kembali sesegera mungkin ke kerajaan."

Ekonom Senior Didik Junaidi Rachbini menangkap fenomena tersebut merupakan bukti ketidakpercayaan pemerintah di banyak negara terhadap Indonesia. Menurutnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gagal mengatasi persoalan Covid-19 sehingga negara lain memilih untuk selamatkan warganya. "Mereka menganggap bahwa Indonesia tidak bisa mengendalikan kasus covid sehingga mereka pergi untuk selamatkan diri ke negaranya. Itu adalah refleksi ketidakpercayaan," kata Didik.

Kasus Covid-19 memang kembali meledak di tanah air dalam sebulan terakhir. Jauh lebih besar dari yang terjadi di tahun lalu. Kasus positif saja beberapa kali mencapai di atas 50 ribu per hari. Sementara korban meninggal dunia sudah di atas 1.000 orang per hari dalam seminggu terakhir. Meskipun tidak menutup mata dari banyaknya jumlah yang sembuh.

Pemerintah juga mencoba berbagai kebijakan dengan bermacam nama. Terakhir adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-4 yang diubah dari nama PPKM Darurat. Kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto biar lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan yaitu pemerintah daerah.

Bagi Didik itu membingungkan masyarakat, termasuk WNA. Pertimbangan ekonomi, menurutnya lebih kental ketimbang kesehatan. Begitu berbeda yang dilakukan banyak negara, di mana fokusnya adalah menghentikan penyebaran Covid-19 dan menyelamatkan nyawa yang terinfeksi. "Seperti main-main kebijakan Covid ini. Jadi mau mendorong ekonomi tapi Covid tidak diberesin. Sama dengan beresin ember bocor, bocor tidak ditambal tapi malah diisi air. Dunia melihat itu," terangnya.

"Pemerintah coba berkaca ke diri sendiri. Jangan denial, dikritik, terus kupingnya panas. Kalau gagal sudah terima saja," jelas Didik.

Lalu apa pengaruh eksodus WNA pulang kampung ke ekonomi Indonesia? WNA yang berada di Indonesia saat ini hampir seluruhnya tenaga kerja yang artinya bagian dari investasi. Maka dari itu akan turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Investasi memegang porsi besar dalam perekonomian, setelah konsumsi rumah tangga. Indonesia tahun ini menargetkan investasi sebesar Rp 900 triliun dan Rp 1.200 triliun pada 2022. "Jadi implikasi yang akan ditimbulkan itu langsung terhadap ekonomi. Investasi pasti melorot gara-gara ini," ujarnya.

Tahun ini pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada rentang 3,7-4,5%. Sementara BI memperkirakan 3,5-4,3%. Kalangan ekonom cukup bervariatif, dari 1% hingga 3%. Lebih spesifik secara sektoral, maka properti mewah juga akan jadi korban eksodus WNA ini. Padahal kondisi pasarnya sudah memburuk sejak pandemi Covid-19 melanda RI tahun lalu.

"Sejak international travel ditutup pasar apartemen sewa mengalami penurunan dari ekspatriat. Sehingga dengan adanya evakuasi WNA, jumlah ekspatriat yang ada saat ini menjadi berkurang dan berpengaruh pada okupansi apartemen sewa," kata Director Strategic Consulting Cushman & Wakefield, Arief Rahardjo.

Eksodus ini diperkirakan bisa terus berlanjut bila penanganan Covid-19 tidak segera menunjukkan hasil yang lebih baik.***